Wamendikti Saintek Stella Sebut Sekolah Garuda Bukan Program Politik

Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 adalah dasar hukum untuk program Sekolah Unggulan Garuda, yang merupakan bagian dari upaya percepatan revitalisasi pendidikan di Indonesia. 

Inpres ini juga mencakup digitalisasi pembelajaran dan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda.

Sebagai informasi, untuk Sekolah Garuda Baru nantinya akan di bangun dan diatur langsung oleh Pemerintah Pusat. Dalam 5 tahun ke depan Stella mengungkapkan akan ada 20 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru.

“Pemilihan Sekolah Garuda Transformasi ini juga dilakukan secara detail, dan dari total keseluruhan ada 403 sekolah yang mendaftar jadi kita lakukan pemilihan secara seksama sekali,” terangnya.

Disinggung terkait rencana pemindahan tempat SMAN 10 dari Education Center Pemprov Kaltim ke Samarinda Seberang yang kini telah menjadi SMA Melati, ia  menuturkan skema Sekolah Garuda Transformasi wewenang sistem belajar mengajar tetap berada di provinsi.

“Kita percaya bahwa adanya kebijakan yang diambil daerah adalah untuk kebaikan rakyat Kaltim dan para pelajarnya agar bisa meningkatkan prestasinya,” pungkasnya.

Polemik Pemindahan SMAN 10 Diharap Tak Ganggu Status SMA Garuda Unggul

Polemik pemindahan SMAN 10 dari Education Center ke Samarinda Seberang rupanya juga diketahui Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Diketahui, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi nomor 27 K/TUN/2023 pada 9 Februari 2023 menegaskan MA tetap memutuskan pembatalan pemindahan SMA 10 ke Education Center.

“Insya Allah tidak mempengaruhi dengan status SMA Garuda,” sebut Hetifah.

Ia mengungkapkan juga, polemik status perpindahan lokasi dari kampus melati di Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, ke Education Center yang kini jadi tempat para siswa mengenyam pendidikan agar diharap segera selesai. 

Memang hal ini jadi persoalan lain, SMAN 10 yang terpilih menjadi Sekolah Unggulan Garuda program Presiden Prabowo Subianto, praktis, proses seleksi akan menekankan pada prestasi, bukan sistem domisili seperti yang selama ini berlaku secara umum.

“Kita serahkan kepada Pemprov. Yang jelas komitmen pusat tetap melakukan pembinaan dan dukungan yang diperlukan, mudah-mudahan proses transisi berjalan lancar, tidak mempengaruhi proses belajar mengajar,” ungkapnya.

“Kecemasan anak, orang tua, guru, semua perlu didengar. Karena tidak mudah mempertemukan berbagai pendapat dan kepentingan,” sambung Hetifah.

Tak hanya itu, Hetifah mengakui hal ini menjadi atensinya dan akan mencoba berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi, agar status SMA Garuda ini tidak terganggu setelah kembali muncul polemik ini.