Sekolah Rakyat di Kaltim Mulai Berjalan Juli 2025, Program Prabowo Hanya Siswa Miskin Bisa Mendaftar

TRIBUNKALTIM.CO - Sekolah Rakyat merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan pendidikan kepada anak kurang mampu.

Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dengan kualitas terjamin bagi anak-anak dari keluarga kategori miskin dan miskin ektrem. 

Sekolah ini akan menerapkan sistem boarding school atau asrama.

Nantinya siswa akan masuk asrama dan semua kebutuhannya ditanggung pemerintah.

Pemerintah pusat mematangkan rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Realisasi Sekolah Rakyat Kian Dekat, Walikota Samarinda Andi Harun Dapat Dukungan dari Mendikdasmen

Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah bagi kalangan menengah ke bawah tersebut.

Akan ada 5 Sekolah Rakyat yang akan dibangun, yaitu 2 di Kota Samarinda, 1 di Kabupaten Kutai Kartanegara, 1 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan 1 di Kabupaten Berau.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Achmad Rasyidi mengungkapkan, usulan lokasi Sekolah Rakyat di Kaltim sementara ini tersebar di lima titik di empat daerah yakni Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.

Berjalan Mulai Juli

Sementara Sekolah Rakyat di Samarinda, dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025, program ini dipastikan telah memenuhi kuota 100 peserta didik dari kalangan miskin ekstrem yang terseleksi berdasarkan data terverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Dinas Sosial Samarinda, Sofyan Agus, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi peserta mengacu pada data resmi Kemensos, terutama kategori masyarakat dalam desil I dan II. 

Meski demikian, Dinsos tetap membuka ruang seleksi alternatif bagi calon siswa yang tidak tercakup dalam basis data, namun dinilai layak menerima bantuan berdasarkan rekomendasi aparat setempat.

“Intinya kita mengacu pada basis data Kemensos, yaitu desil I dan II. Namun apabila ada calon siswa yang tidak terdata tetapi mendapatkan rekomendasi dari camat, lurah, atau relawan sosial dan dianggap layak, maka bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu. Tapi yang diprioritaskan tetap yang masuk desil I dan II,” ujar Sofyan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin.

Dirinya mengatakan seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian seragam, makan, hingga laptop akan disediakan langsung oleh Kementerian Sosial RI. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok paling rentan.