Baru Samarinda yang Siap Jalankan Sekolah Rakyat, Kukar, PPU dan Berau Masih Proses Penyiapan Lahan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dari empat daerah yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat di Kaltim, sejauh ini baru Samarinda yang siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tahun 2025.

Rencananya sembari menunggu pembangunan gedung yang akan dibangun di wiayah Palaran, Sekolah Rakyat di Samarinda akan lebih dulu meminjam gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kaltim.

Penggunaan gedung milik Kemendikdasmen itu juga telah disetujui oleh Mendikdasmen, Abdul Mu’ti dalam kunjunganna ke Kaltim beberapa waktu lalu.

Baca juga: Link dan Cara Cek Pengumuman Calon Guru Sekolah Rakyat 2025 Peserta Seleksi Kompetensi Tambahan

Sementara 3 daerah lainya yakni, Kukar, Berau dan PPU masih berkutat pada penentuan lokasi dan menyiapkan lahan     

Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan tiga lokasi calon Sekolah Rakyat.

Dua lokasi berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, sementara satu lokasi lainnya di Kecamatan Muara Badak. Namun, lahan di Muara Badak terkendala karena berstatus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum memberikan izin penggunaan.

"Lahan di Loa Ipuh Darat sudah kita presentasikan ke Kementerian PUPR di Jakarta. Setelah itu ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh Balai Kementerian PUPR di Samarinda pada pertengahan Mei lalu," ujar Yuliandris.

Lahan yang diusulkan merupakan hibah dari Kementerian ESDM, yaitu eks lahan PT MHU, yang berada satu hamparan dengan SPN dan Brimob. Namun, lahan ini belum memiliki status sertifikat resmi. 

"Kementerian PUPR meminta peningkatan status lahan dan pematokan batas sebagai syarat sebelum pembangunan dimulai," tambahnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Mulai Berjalan Juli 2025, Hetifah: Jangan Menyampingkan Peran Sekolah yang Sudah Ada

Tim dari Balai PUPR telah melakukan survei lapangan dan merekomendasikan Pemkab Kukar untuk segera melakukan land clearing karena kontur lahan yang berbukit. Hasil pemetaan awal menggunakan drone menunjukkan luas lahan mencapai lebih dari 10 hektare.

Menurut Yuliandris, rapat tersebut difokuskan pada tiga agenda utama yaitu, pematokan batas lahan, pembersihan lahan, dan peningkatan status kepemilikan. 

"Harapan kita, ketiganya bisa dilaksanakan tahun ini agar pembangunan bisa segera dilakukan," katanya.

Anggaran pembangunan Sekolah Rakyat ini sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, dengan estimasi mencapai Rp200 miliar. Pemkab Kukar hanya bertugas menyiapkan lahan, sementara proses pembangunan akan ditangani oleh Balai Kementerian PUPR di Samarinda.

Baca juga: Cara Pemkot dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan di Samarinda, Andalkan Sekolah Rakyat

Untuk sumber daya pengajar, Yuliandris menyebutkan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari Kukar, khususnya dari kalangan PPPK. Namun, proses seleksi akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. 

"Sekolah ini berbeda dari sekolah umum, karena menggunakan tiga kurikulum dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin," jelasnya.