Gratispol Disorot, Akademisi hingga Aktivis Minta Pendidikan Gratis Kaltim Lebih Adil

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Publik mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk membuka transparansi dan memastikan keadilan dalam implementasi program Gratispol, terutama di sektor pendidikan.

Program unggulan Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan Seno Aji ini menjadi sorotan karena dinilai belum menyentuh kelompok rentan secara merata, serta dikhawatirkan hanya menjadi jargon politik.

Suara publik atas program ini mengemuka dalam diskusi bertajuk "Arah Program Gratispol dan Masa Depan Pendidikan Kaltim", yang digelar di Teras Samarinda pada Senin (30/6/2025), dihadiri berbagai pihak, mulai dari akademisi, budayawan, pemerintah, hingga masyarakat sipil.

Sosiolog Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti, menyuarakan kekhawatirannya atas potensi munculnya kesenjangan sosial jika program ini tidak tepat sasaran.

Baca juga: Banyak Masyarakat Tanya Cara Mendapatkan Program Gratispol, DPRD Kaltim Sentil Soal Sosialisasi

“Ada yang menanggung uang kos, uang makan, kemudian anak-anak dari daerah terpencil pasti butuh biaya lebih. Saya pernah ke satu daerah tambang yang malah kekurangan sekolah, padahal kontribusi ekonominya tinggi,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan budayawan Roedy Haryo Widjono yang mengingatkan agar Gratispol tak hanya menjadi simbol politik.

“Program pendidikan ini harus dibuktikan ke depan. Gratispol harus adil dan inklusif, bila perlu didirikan posko informasi agar masyarakat tak bingung,” terangnya.

Ia juga berharap program ini berkesinambungan dan tidak berubah-ubah seiring pergantian kepala daerah.

Baca juga: Cek Program Pendidikan Gratis Kaltim, Pengaduan dan Informasi Bisa Lewat Daftar WA Gratispol Berikut

“Tidak hanya menjadi janji politik semata tentunya tapi terus dilakukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menyoroti minimnya pelibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi program.

“Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menekankan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi. Tapi di sini publik tidak dilibatkan,” katanya menyayangkan.

Buyung juga menilai pembatasan usia pada program pendidikan sebagai kebijakan yang diskriminatif, mengingat pendidikan menurut Undang-undang bisa diakses sepanjang hayat.

Baca juga: Ribuan Calon Mahasiswa Ikut Ujian Mandiri Polnes 2025, Gratispol Jadi Pendorong Meningkatnya Minat

“Kita tidak ingin kasus yang sudah–sudah terulang terkait pemberian biaya pendidikan ini. Harus ada mitigasi jika dana diselewengkan, lalu kita punya data real jumlah mahasiswa yang akan jadi sasaran,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar tahapan penerimaan bantuan tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai program ini justru dinikmati oleh kalangan yang sudah memiliki akses dan kemampuan, seperti anak pejabat, sementara kelompok rentan terpinggirkan,” jelasnya.