Gratispol Disorot, Akademisi hingga Aktivis Minta Pendidikan Gratis Kaltim Lebih Adil

Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan, maka prinsip keadilan publik akan dicederai dan dapat memunculkan ketimpangan baru.

Baca juga: Pemkab Kukar Dukung Penuh Program Gratispol Kesehatan dari Pemprov Kaltim

Dalam konteks ini, Pemprov Kaltim diminta segera membuka ruang dialog publik dan merevisi regulasi yang tumpang tindih.

“Serta memastikan asas keadilan dan transparansi benar-benar ditegakkan,” tandas Buyung.

Sementara itu, Ketua Tim Transisi Rudy–Seno, Rusmadi Wongso, menegaskan bahwa tugas timnya telah selesai tepat 100 hari sejak dilantik.

Namun sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Gratispol, ia turut menjelaskan dinamika dan pembaruan data program.

Baca juga: Lulus dari Unmul Samarinda, Wisudawan Siap Lanjutkan S2 dengan Program Gratispol

“Saya bukan lagi (tim transisi). Tetapi sebagai orang yang terlibat dalam penyusunan Gratispol,” ujarnya.

Data penerima program pendidikan gratis terus diperbarui berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk sekolah umum, serta data Kementerian Agama untuk madrasah.

“Data-data ini tentu perlu terus disinkronkan, jadi wajar jika terus ada pembaharuan. Di setiap tahap perencanaan, tim turut memastikan mitigasi risiko berkala, sehingga program berjalan lancar dan bisa tepat sasaran ketika diimplementasikan,” jelas Rusmadi.

Ia juga menyampaikan bahwa regulasi pendukung sudah disiapkan, termasuk Peraturan Gubernur dan RPJMD yang menjadi kompas pembangunan hingga 2030.

Baca juga: Pergub Gratispol Pendidikan Rampung, Mahasiswa Baru di Kaltim Bebas Biaya UKT

Rusmadi memaparkan bahwa saat ini ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggerak program Gratispol:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – menangani pendidikan gratis SMA sederajat dan perlengkapan sekolah (seragam, tas, sepatu).

2. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial – menangani program kesehatan gratis dan gizi ibu-anak.

3. Biro Kesejahteraan Rakyat – menangani bantuan UKT mahasiswa dan perjalanan rohani gratis.

4. Dinas PUPR-Pera – menangani bantuan kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Diskominfo Kaltim – bertanggung jawab atas program internet gratis desa.