Balikpapan Luncurkan Mobil Layanan Pajak Digital, Wujudkan Pelayanan Publik Tanpa Tunai

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat digitalisasi dalam sistem keuangan daerah demi menciptakan layanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien.

 Salah satu terobosan terbaru adalah peluncuran Mobil Layanan Pajak Digital, yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara non-tunai.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tapi menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan daerah. “

Idealnya, sistem keuangan daerah tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membangun sistem yang lebih baik dan akuntabel,” ujar Bagus Susteyo saat High Level Meeting di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (2/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa sistem digital yang menyeluruh berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat penyaluran bantuan sosial, hingga mengurangi risiko kecurangan (fraud) di lapangan.

Baca juga: Yohanes Avun Upayakan Integrasi Pajak Digital di Mahulu demi Efisiensi dan Akuntabilitas

“Sekarang semua transaksi non-tunai, dan terekam secara elektronik. Itu cara kita cegah fraud,” tegasnya.

Selain peluncuran mobil layanan pajak, Pemkot Balikpapan juga telah menerapkan SP2D elektronik, serta membangun infrastruktur TIK yang terintegrasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Upaya ini didukung kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemetaan data stunting, kemiskinan, dan pengangguran secara real time.

Tak hanya itu, Pemkot juga menyiapkan empat pilar kebijakan digitalisasi keuangan, yakni:

Komitmen dan kolaborasi lintas sektor, Penyusunan regulasi adaptif, Pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah, Dan inovasi sistem pajak yang user-friendly bagi masyarakat.

Baca juga: Pemprov Kaltim Buka Peluang Perpanjangan Diskon Pajak Kendaraan

Bagus Susteyo menekankan pentingnya literasi digital masyarakat sebagai fondasi utama transformasi ekonomi daerah. Digitalisasi, katanya, juga akan memperkuat belanja pemerintah, pemberdayaan UMKM, dan penggunaan produk lokal.

“Digitalisasi ini harus menyentuh semua lapisan, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat,” tutupnya. (*)