Merasa Diacuhkan DPR, Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran Segera Diproses

Fachrul Razi pun mendesak agar DPR tidak mengulur waktu dalam memproses desakan pemakzulan Gibran.

Apalagi, menurutnya, rakyat Indonesia juga menginginkan hal yang sama.

"Jadi, nggak usah ditunggu lama-lama mestinya. Karena lama, terlambat tidak akan ada gunanya nanti," ujar Fahrur.

"Oleh sebab itu, kita ingatkan kembali, rakyat Indonesia apa pun profesinya terus menekan, mendesak DPR untuk mengambil langkah sesuai dengan fungsinya," tambahnya.

Ia pun menilai, desakan pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat menurut Pasal 7A UUD 1945.

"Kalau masalah, apakah itu sudah memenuhi syarat sesuai Undang-undang Dasar Pasal 7A? Sudah sangat memenuhi syarat."

"Karena di pasal 7A itu ada enam hal yang bisa dilakukan untuk dimakzulkan jika memenuhi paling tidak tiga," kata Fachrul.

"Kalau enam itu, kalau disebut secara data yaitu, satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu, disebut hal-hal tercela, Kedua dia sudah melakukan korupsi, meskipun belum dibuktikan. Tapi kalau kita lihat yang disampaikan, itu rasanya sudah tidak terbantahkan," lanjutnya.

"Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata dalam pasal 7A UUD 1945," ungkap Fachrul lagi.

"Jadi, kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal DPR mengambil langkah-langkah untuk mengusut," imbuhnya.

Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Pemakzulan Gibran Harus Sepaket Dinilai Bisa Jadi Beban Prabowo Subianto

Kasihan Bangsa Ini

Selanjutnya, Fachrul Razi menegaskan kekhawatirannya bahwa Indonesia akan menjadi ledekan di mata internasional mengingat Gibran menjabat sebagai wakil presiden.

"Kalau perlu jangan lama-lama, kasihan bangsa ini. Nanti jadi bahan tertawaan negara lain kita ini, dipimpin tamatan SMP yang tidak jelas ilmunya, yang mengaku tidak pernah baca -itu kata beliau kan- mungkin budayanya budaya main game," katanya.

Update Terbaru Surat Tuntutan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan, hingga kini pimpinan DPR RI belum menerima surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI (Wapres) yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.