Jokowi Mania Sebut Prabowo-Gibran Satu Paket dan Pertanyakan Pemakzulan, Refly Harun: Itu Salah

"Nah, article of impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung, tetapi berlaku yang namanya forum privilegiatum dan impeachment. Dua hal sekaligus," ungkap Refly Harun.

Pertama, ialah proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi (MK), lalu kembali ke DPR dan MPR. 

"Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang enggak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan." 

"Yang menentukan itu dua hal, eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas dari elite. Elite ya Pak Prabowo (Subianto), misalnya, Megawati (Soekarnoputri), Surya Paloh, Bahlil (Lahadalia) dan lain sebagainya," tutur Refly.

Menurutnya, ini tergantung sejauh mana mereka melihat adakah political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran.

Sedangkan dari bawah, ialah sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut.

"Kalau people power itu terjadi ya saya kira perubahan akan cepat. Cuma saya kan tidak mengatakan apakah people power bakal terjadi atau tidak, tapi intinya adalah bisa dari atas dan bisa dari bawah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Refly mengatakan bahwa pemakzulan tak ada kaitannya dengan persentase hasil pemilu.

"Ini adalah sebuah aspirasi masyarakat. Aspirasi itu mau dia cuma satu orang doang, asal dia kemudian didukung oleh elite dan kemudian didukung oleh kekuatan bawah ya jadi (pemakzulan)," terangnya.

Apalagi, sambungnya, yang menyuarakan pemakzulan adalah ratusan jenderal, laksamana, dan marsekal. Menurut Refly, mereka tidak main-main terkait hal tersebut.

"Jadi karena itu menurut saya, kita melihat impeachment ini slow ya santai saja. Kalau seandainya memang kuat alasannya didukung oleh rakyat dan elite, jadi itu barang. Tapi kalau tidak tidak kuat dan tidak didukung elite, maka tidak akan pernah terjadi," ungkap Refly.

Desakan Forum Purnawirawan

Diberitakan sebelumnya, desakan Forum Purnawirawan TNI disampaikan dalam sebuah jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, pada Rabu hari ini.

Jumpa pers ini dihadiri sejumlah purnawirawan TNI seperti Slamet Soebijanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut; Hanafie Asnan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara; mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko.

Hadir juga sejumlah tokoh di antaranya politikus sekaligus budayawan, Erros Djarot; pakar hukum tata negara, Refly Harun; hingga Said Didu.