Penentu Pemakzulan Gibran, Ahli Hukum Tata Negara Sebut Ada 8 Orang Elite Politik dan People Power

TRIBUNKALTIM.CO – Penentu pemakzulan Gibran, Ahli Hukum Tata Negara sebut ada 8 orang elite politik dan people power.

Pemakzulan Gibran masih jadi isu hangat.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI pun kembali mendesak DPR dan MPR RI segera menindaklanjuti surat desakan pemakzulan Gibran yang dikirimkannya.

Pasalnya hingga saat ini DPR dan MPR belum memproses surat pemakzulan Gibran tersebut.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, berpendapat upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan ditentukan oleh anggota parlemen, tetapi para elite politik yang jumlahnya hanya sekitar delapan orang.

Baca juga: Soal Pemakzulan Gibran, Purnawirawan TNI Buka Peluang Temui SBY, Fachrul Razi: Berbeda dengan Jokowi

Refly menyampaikan pendapat itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (2/7/2025), membahas soal usulan pemakzulan Gibran.

Dalam dialog itu, ia menjawab pertanyaan mengenai jika melihat peta politik di parlemen saat ini, apakah usulan pemakzulan tersebut berpotensi dilanjutkan.

“Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elite sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja,” tuturnya.

“Bukan mereka yang menentukan, bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500 an itu yang menentukan, tetapi para elite yang saya sebutkan tadi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya, kira-kira delapan orang saja, SBY termasuk,” ujarnya menegaskan.

Selain para elite tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat.

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi ‘Dan atau’.

Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya.

“Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya.”

Baca juga: Merasa Diacuhkan DPR, Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran Segera Diproses

Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi article of impeachment.

“Article of impeachment itu bukan atas putusan Pengadilan Negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR.”

“Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal, eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari elite,” ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan sejumlah elite politik yang dimaksudkan, termasuk Presiden RI, Prabowo Subianto; Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Ancam Duduki MPR karena Pemakzulan Gibran Tidak Kunjung Diproses, Purnawirawan TNI: Siapkan Kekuatan

“Elite itu ya Pak Prabowo misalnya, Megawati, Surya Paloh, Bahlil, dan lain sebagainya, sejauh mana mereka melihat ada political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran atau tidak.”

“Dari bawah, sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut. Saya katakan misalnya kita bicara people power. Kalau people power itu terjadi, ya saya kira perubahan akan cepat. Tapi, saya kan tidak mengatakan apakah people power akan terjadi atau tidak, tapi intinya adalah bisa dari atas dan bisa dari bawah,” ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.TV 

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram