Wacana Pergantian Wapres

Refly Harun Sebut Penentu Pemakzulan Gibran Ditentukan 8 Orang Elite Politik, DPR hanya Pintu Masuk

Refly Harun sebut penentu pemakzulan Gibran ditentukan oleh delapan orang elite politik, DPR hanya pintu masuk saja.

Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha
PEMAKZULAN GIBRAN - Pakar hukum tata negara Refly Harun di Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023). Ahli hukum tata negara, Refly Harun, berpendapat upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan ditentukan oleh anggota parlemen, tetapi para elite politik yang jumlahnya hanya sekitar delapan orang.(Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha) 

TRIBUNKALTIM.CO – Refly Harun sebut penentu pemakzulan Gibran ditentukan oleh delapan orang elite politik, DPR hanya pintu masuk saja.

Surat pemakzulan Gibran hingga kini belum ada tindak lanjutnya dari DPR dan MPR RI.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI pun kembali mendesak DPR dan MPR RI segera menindaklanjuti surat desakan pemakzulan Gibran yang dikirimkannya.

Para purnawirawan TNI ini pun menggelar konferensi pers untuk kembali mendesak DPR dan MPR RI, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Jokowi Mania Sebut Prabowo-Gibran Satu Paket dan Pertanyakan Pemakzulan, Refly Harun: Itu Salah

Soal peranan DPR RI terhadap pemakzukan Gibran ini, ahli hukum tata negara, Refly Harun pun menganalisis.

Refly Harun berpendapat upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan ditentukan oleh anggota parlemen, tetapi para elite politik yang jumlahnya hanya sekitar delapan orang.

Refly menyampaikan pendapat itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (2/7/2025), membahas soal usulan pemakzulan Gibran.

Dalam dialog itu, ia menjawab pertanyaan mengenai jika melihat peta politik di parlemen saat ini, apakah usulan pemakzulan tersebut berpotensi dilanjutkan.

“Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elite sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja,” tuturnya.

“Bukan mereka yang menentukan, bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500 an itu yang menentukan, tetapi para elite yang saya sebutkan tadi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya, kira-kira delapan orang saja, SBY termasuk,” ujarnya menegaskan.

Selain para elite tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat.

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi ‘Dan atau’.

USULAN PEMAKZULAN GIBRAN - Tangkap layar pakar hukum tata negara Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyer's Club (ILC), Kamis (2/5/2025)
USULAN PEMAKZULAN GIBRAN - Tangkap layar pakar hukum tata negara Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyer's Club (ILC), Kamis (2/5/2025). Refly Harun berbicara mengenai polemik akun Fufufafa. (YouTube/Indonesia Lawyers Club)
USULAN PEMAKZULAN GIBRAN - Tangkap layar pakar hukum tata negara Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyer's Club (ILC), Kamis (2/5/2025)  (YouTube/Indonesia Lawyers Club)

Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya.

“Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya.”

Baca juga: Merasa Diacuhkan DPR, Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran Segera Diproses

Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi article of impeachment.

“Article of impeachment itu bukan atas putusan Pengadilan Negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR.”

“Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal, eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari elite,” ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan sejumlah elite politik yang dimaksudkan, termasuk Presiden RI, Prabowo Subianto; Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Ancam Duduki MPR karena Pemakzulan Gibran Tidak Kunjung Diproses, Purnawirawan TNI: Siapkan Kekuatan

“Elite itu ya Pak Prabowo misalnya, Megawati, Surya Paloh, Bahlil, dan lain sebagainya, sejauh mana mereka melihat ada political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran atau tidak.”

“Dari bawah, sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut. Saya katakan misalnya kita bicara people power. Kalau people power itu terjadi, ya saya kira perubahan akan cepat. Tapi, saya kan tidak mengatakan apakah people power akan terjadi atau tidak, tapi intinya adalah bisa dari atas dan bisa dari bawah,” ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.TV 

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved