Try Sutrisno Tidak Diajak Desak Pemakzulan Gibran, Ini Penjelasan Forum Purnawirawan TNI

"Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu, dan kalau sudah saya kira enggak usah tunggu lama-lama lah," tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga menyinggung kekhawatiran atas citra bangsa di mata dunia internasional apabila tidak ada langkah tegas dari lembaga legislatif.

"Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP, yang enggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia enggak pernah baca-baca pak, enggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya budaya main game," ungkapnya.

Baca juga: Refly Harun Sebut Penentu Pemakzulan Gibran Ditentukan 8 Orang Elite Politik, DPR hanya Pintu Masuk

Nama Try Sutrisno sebelumnya sempat disebut termasuk bagian dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran.

Namun, belakangan nama Try Sutrisno tak lagi dicantumkan dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Ancam Duduki MPR

Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Ketegangan politik meningkat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan siap mengambil langkah paksa terhadap DPR dan MPR terkait mandeknya proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, menegaskan pihaknya kecewa karena surat resmi pemakzulan yang dikirim tak kunjung ditanggapi lembaga legislatif.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam pernyataannya.

Slamet menyebut kehadiran Gibran di pucuk kekuasaan sebagai "situasi genting bagi bangsa".

Ia menilai Indonesia berada di "ujung tanduk" dan harus diselamatkan dari potensi kehancuran.

“Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” tegasnya.

Menurut Slamet, Forum Purnawirawan telah menempuh jalur konstitusional dengan mengirim surat resmi ke DPR dan MPR.

Namun, sikap diam parlemen membuat mereka mempertimbangkan aksi massa.

Baca juga: Ketua DPR Dinilai Tidak Proaktif Respons Surat Pemakzulan Gibran, Pakar: Timbulkan Kecurigaan