Meski Digugat, Proyek SPAM Bontang Tetap Jalan, Pemkot Gunakan Skema Konsinyasi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Di tengah sengketa lahan, proyek pembangunan outtake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bontang tetap dilanjutkan.

Enam gugatan kepemilikan lahan telah masuk, namun Pemkot Bontang memilih menggunakan skema konsinyasi agar pembangunan tidak 
mandek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, menyebut langkah ini ditempuh untuk mempercepat realisasi proyek vital tersebut.

“Sudah ada enam surat gugatan yang masuk, tapi ini justru memperjelas status lahan. Dengan konsinyasi, pembangunan tetap bisa berjalan sambil proses hukum berlanjut,” tegas Cholis kepada Tribunkaltim.co, Selasa (8/7/2025).

Perlu diketahui konsinyasi adalah mekanisme menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri untuk pemilik lahan yang keberatan atau belum menyepakati pembayaran.

Baca juga: PHRI Bontang Minta Pemerintah Awasi Ketat Guest House yang Tak Berizin

Cara ini, sambung Edi Prabowo, diatur dalam undang-undang, dan tetap memungkinkan pemerintah membangun meski proses hukum masih berjalan. Meski demikian, ia tidak merinci berapa besar uang konsinyasi yang di masukan.

Lebih lanjut, outtake SPAM akan dibangun di atas lahan seluas 2.252 meter persegi di Jalan S Parman, Kelurahan Gunung Telihan, tepat di depan RSUD Taman Husada.

Proyek ini menjadi bagian dari sistem pemanfaatan void bekas tambang milik PT Indominco Mandiri (IMM) sebagai sumber air baku.

“Dokumen pengadaan lahannya sudah lengkap. Setelah pembayaran konsinyasi melalui BPN selesai, kami bisa mulai bangun,” jelasnya.

Menurut Edi, Pemkot Bontang mendapat tanggung jawab membangun outtake dan pengatur aliran air, sementara jaringan dari void ditangani Pemerintah Provinsi Kaltim.

Baca juga: Kapolres Bontang Resmi Berganti, AKBP Alex Tinggalkan Jejak Penumpas Narkoba

Anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 4,2 miliar, dan pembangunan fisik diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.

Target Distribusi Air Tahun 2027

Proyek SPAM Regional ini menjadi harapan besar untuk menjawab ancaman krisis air bersih di Bontang.

Suplai air dari Bendungan Marangkayu dan void tambang IMM akan didistribusikan melalui jaringan induk ke berbagai kecamatan di Bontang.

“Kami sudah kerja sama dengan pemprov. Targetnya air bisa masuk ke jaringan distribusi warga tahun 2027,” ucapnya.