Pemkot Samarinda Pastikan Serah Terima Terowongan di Akhir Tahun, Saat ini Tahap Evaluasi Teknis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memacu penyelesaian proyek strategis pembangunan Terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. 

Kendati sempat terjadi longsor di area lereng sisi inlet, Dinas PUPR menegaskan bahwa struktur utama terowongan tidak terdampak dan proyek tetap berada dalam jalur penyelesaian sesuai kontrak.

Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menyampaikan bahwa serah terima pekerjaan secara fisik ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.

Baca juga: BREAKING NEWS: 1 Pelaku Penambang Kawasan Hutan Unmul Samarinda Ditangkap, Diungkap saat RDP

Saat ini, proyek tengah memasuki tahapan evaluasi teknis oleh Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dari Kementerian PUPR, yang menjadi syarat mutlak sebelum terowongan dapat difungsikan secara publik.

“Kalau janji kami sebetulnya akhir tahun ini sudah serah terima, kemudian di kedua sisi ini ada rekom dari KKJTJ dan ini sedang kami proses dan itu setelahnya baru kita dapat hasil bisa dilewati atau tidak, setelah proses sidang, pembahasan tentang keamanan,” ungkap Desy.

“Jadi kalau secara fisik sesuai dengan kontrak, tahun ini sudah serah terima pekerjaan,” sambungnya.

Desy menegaskan bahwa insiden longsor yang terjadi pada Mei lalu tidak berdampak pada struktur utama terowongan. Menurutnya, longsoran hanya menimpa elemen non-struktural atau bangunan pelengkap yang berada di luar terowongan, tepatnya di lereng sisi inlet Jalan Sultan Alimuddin.

“Kalau secara struktural tidak terpengaruh, mungkin kendalanya akan menutupi, tapi bangunan utamanya tidak terganggu. Itu hanya bangunan pelengkap kalau kami bilang. Tidak berubah dan tidak ada gangguan,” jelas Desy.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa proses evaluasi oleh KKJTJ masih berlangsung. Sidang teknis yang biasa dilakukan melalui Zoom akan dilanjutkan dengan inspeksi lapangan oleh tim pusat.

Desy menyebut, penyelesaian struktur utama direncanakan tuntas pada Agustus 2025, dengan tahapan pembukaan terowongan baru dilakukan setelah KKJTJ menyatakan seluruh aspek keselamatan terpenuhi.

Untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat mengganggu operasional terowongan di masa depan, Pemerintah Kota merancang penanganan lereng dalam dua fase besar, dengan total anggaran hampir Rp133 miliar.

Fase Pertama dilaksanakan sepanjang 2025 dan fokus pada sisi inlet. Pekerjaan mencakup regrading (pemotongan dan pengaturan ulang lereng) secara parsial serta pembangunan struktur Cast in-situ Concrete (CNC) sepanjang 72 meter. Fase ini ditargetkan rampung Desember 2025, dengan alokasi anggaran sekitar Rp39 miliar.

Fase Kedua dijadwalkan pada Januari–Desember 2026 dan mencakup pekerjaan lanjutan di lereng sisi lainnya. Komponen pekerjaan meliputi pembangunan ground anchor untuk memperkuat kestabilan tanah, perkuatan struktur lereng, serta pembangunan sistem drainase permanen untuk mencegah akumulasi air yang dapat memicu longsor. Anggaran yang disiapkan untuk fase ini sebesar Rp94 miliar.

Perencanaan dua fase tersebut merupakan respon terhadap hasil kajian geologi yang dilakukan sejak awal 2025. Investigasi teknis menunjukkan bahwa area longsoran merupakan zona talus deposit, yaitu timbunan material longsoran masa lalu yang secara alami masih memiliki potensi pergerakan apabila tidak ditangani secara struktural dan sistemik. Hal ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. 

“Dan itu memang prinsip geo grid atau geotekniknya. Satu longsoran bisa terjadi beberapa kali kalau tidak ditangani. Itulah yang terjadi pada lereng kita," demikian Andi Harun.(*)