Program Gratispol, Pemprov Kaltim Kucurkan Rp1 Juta per Siswa untuk Seragam Sekolah Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 juta per siswa untuk mendukung program Gratispol dalam bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB. 

Program ini mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025 dan menjadi salah satu kebijakan unggulan Gubernur Kaltim Rudy Masud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, melalui program bertajuk Gratispol.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan bahwa bantuan ini meliputi kebutuhan utama siswa seperti seragam, sepatu, dan tas.

"Itu kita disiapkan anggaran baju (putih abu-abu), sepatu, dan tas itu sekitar 1 juta per siswa," ujar Armin, Rabu (9/7/2025)

Program ini menyasar sekitar 60 ribu siswa kelas 10, baik di sekolah negeri maupun swasta, dengan total anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp65 miliar.

Baca juga: Disdikbud Samarinda Sebut Kontribusi Gratispol untuk SD-SMP Bukan Seragam, Tapi Insentif Guru

Bantuan diprioritaskan untuk siswa baru agar dapat langsung digunakan sejak awal masuk sekolah.

Kendati demikian, pemerintah mengakui belum seluruh kebutuhan siswa dapat tercukupi dalam tahun pertama pelaksanaan.

Hal ini karena anggaran untuk 2025 sudah ditetapkan sejak 2024, sehingga keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan dalam realisasi penuh program tersebut.

"Tahun 2026 kita sudah menyusun berapa pasang pakaian yang akan kita beri, karena kita sudah yang mengatur sesuai dengan anggaran kita," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana untuk memaksimalkan pelaksanaan program di tahun 2026. Dengan perencanaan lebih matang, jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan fiskal daerah.

Baca juga: 45 PTS Jalin Kerjasama dengan Gratispol Pendidikan, Seluruh Biaya Akan Ditanggung Pemprov Kaltim

Terkait lokasi produksi seragam, Armin menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama berbagai pihak terkait.

"Ini kita belum, masih kita bahas ini." tambahnya.

Meski kewenangan Disdikbud Provinsi terbatas pada pengelolaan jenjang SMA, SMK, dan SLB, Pemprov Kaltim tetap memberikan perhatian pada jenjang pendidikan di bawahnya, seperti PAUD, TK, dan SMP.

Armin menegaskan, bahwa bentuk dukungan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan untuk para guru melalui program TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

"Kita tetap membantu, Pemerintah provinsi kaltim membantu guru guru Paud, TK, SMP melalui tambahan TPP dari provinsi walaupun bukan wewenang kita tapi kita beri." tegasnya.

Baca juga: Program Gratispol di Kalimantan Timur Dipercepat, Ini Alasan DPRD Kaltim