Terungkap Motif Golkar Dorong DPR Segera Bacakan Surat Pemakzulan Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar pemakzulan Gibran Rakabuming.

Isu pemakzulan Gibran Rakabuming masih jadi sorotan publik.

Terungkap motif Partai Golkar dorong DPR RI segera bacakan surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPR RI untuk segera membacakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Baca juga: Soal Surat Pemakzulan Gibran, Mahfud MD Tidak Percaya Puan Belum Baca, Masih Cari Modus Kesepakatan

Awalnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar ini mengatakan bahwa sistem demokrasi maupun hukum di Indonesia sudah mulai tertata.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, hal itu juga harus didukung dengan komitmen untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang telah dibangun.

 "Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Harto mengundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya, terus kemudian Gus Dur di-impeachment (dimakzulkan)." 

"Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita menjadi membuat sistem yang lebih baik," ucap Ahmad Doli dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (10/7/2025).

Oleh karena itu, Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa saat ini sulit untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden.

"Supaya apa? supaya kita nih mulai tertib 5 tahun sekali kita belajar. Kalau misalnya kemarin kita enggak menang (pemilu), ya nanti siapin 5 tahun lagi," ungkapnya.

Ahmad Doli pun menilai bahwa pemakzulan merupakan gerakan atau sikap politik yang tidak mudah karena harus diikuti dengan aturan hukum.

Baca juga: Selvi Ananda Istri Wapres Gibran Borong Souvenir Khas Kaltim di Pasar Kebun Sayur Balikpapan

Meski begitu, dirinya tak mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran dari kursi wakil presiden.

"Nah, jadi oleh karena itu bapak-bapak silakan sampaikan, suratnya sudah masuk dan menurut saya tadi sekali lagi biar ini enggak digoreng-goreng ke sana ke mari, bacakan minta pendapat masing-masing fraksi jadi pendapat DPR. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai. Case close," tutur Doli.

Terpisah, legislator dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menilai apa yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu sah saja dilakukan karena mencerminkan aspirasi masyarakat.

"Secara kan aspirasi masyarakat kan boleh saja, dan secara konstitusi juga itu memungkinkan. Kenapa enggak?" kata Andreas Hugo kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.