Gibran Ditugaskan Urus Papua

Gibran Diminta Dialog dengan Masyarakat Papua termasuk KKB, Uskup Jayapura: Dengar Harapan Mereka

Wakil Presiden Gibran diminta dialog dengan masyarakat Papua, termasuk dengan kelompok masyarakat seperti KKB. Uskup Jayapura: dengar harapan mereka

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
GIBRAN DIALOG PAPUA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, (17/12/2024). Wapres Gibran diminta dialog dengan masyarakat Papua, termasuk dengan kelompok masyarakat seperti KKB. Uskup Jayapura: dengar harapan mereka. (Tribunnews.com/ Taufik Ismail) 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diminta jalin dialog dengan masyarakat Papua termasuk dengan kelompok masyarakat bahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB

Permintaan agar Gibran dialog dengan masyarakat Papua ini disampaikan Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Matopai You.

Menurut Uskup Jayapura ini, pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat Papua dari berbagai kalangan.

Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Matopai You menyampaikan hal ini setelah kabar Gibran ditugaskan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menangani persoalan di Papua.

Baca juga: Respons Istana soal Kabar Gibran Ditugaskan ke Papua, Mensesneg Bantah Penugasan Langsung Prabowo

Yanuarius meminta jika berkantor di Papua, Gibran bisa menjalin dialog dengan masyarakat, termasuk dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. 

Sabtu (12/7/2025), Yanuarius dalam acara Launching Pesparani ke III Tingkat Kota Jayapura dan Pencanangan Sinode Keuskupan Jayapura di Kantor Gubernur Papua mengatakan, “Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana berdialog dengan masyarakat. 

Bagaimana berdialog dengan kelompok-kelompok khusus.” 

“Sekali pun juga dengan kelompok KKB. Kenapa tidak berdialog, dengar apa harapan mereka, apa derita mereka. Saya kira ini penting."

Uskup Jayapura tersebut menekankan, dialog penting dilakukan kendati tidak melulu mengikuti kemauan kelompok yang diajak bicara.

Dialog disebutnya menjadi langkah penting untuk mengetahui aspirasi masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan.

Yanuarius mengatakan, masyarakat Papua pada umumnya ingin dihargai dan dihormati di tanah sendiri.

Sehingga, pemerintah pusat semestinya mendengarkan keluh kesah dan harapan dari masyarakat Papua.

“Masyarakat kan tidak mengharapkan bapak Wapres harus kasih uang sekian, kan tidak. Mereka (masyarakat) itu mau diakui dan dihargai.

Itu baru mereka akan kasih jempol,” kata Yanuarius dikutip dari Kompas.com.

“Lalu bisa menyelesaikan sejumlah hal yang dialami oleh masyarakat, tentunya bekerja sama dengan masyarakat."

KKB Pertanyakan Kualifikasi Gibran

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved