Alasan Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Balikpapan menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di Gedung Parkir Klandasan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (15/7/2025).

Juru Bicara Fraksi Golkar, Yusri, menyampaikan bahwa efektivitas dan efisiensi APBD bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai pembangunan yang berhasil dan pelayanan publik yang luas.

Pengelolaan APBD yang baik akan mampu menciptakan perekonomian yang stabil, pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Fraksi Gabungan DPRD Balikpapan Minta Lelang Proyek Lebih Profesional dan Efisien

"Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan," tegas Yusri.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang, partisipasi publik, evaluasi berkala, penerapan teknologi informasi, dan koordinasi yang baik antar pihak untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Fraksi Golkar menilai bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. 

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas kota agar aktivitas masyarakat Balikpapan dapat berjalan secara lancar.

Baca juga: Tanggapan Fraksi PDIP DPRD Balikpapan soal Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

"Kami meyakini bahwa kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD akan mewujudkan Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni untuk semua, dalam bingkai Madinatun Iman," ujar Yusri.

(*)