Walk Out dari Rapat Kamus Pokir RKPD Kaltim 2025, Abdulloh Soroti Minimnya Ruang Aspirasi Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat finalisasi Kamus Usulan Aspirasi Pokir ( pokok-pokok pikiran ) dalam RKPD Kaltim 2025 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dinilai tak efektif.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kota Balikpapan, Abdulloh pun memilih Walk Out karena aspirasi rakyat juga terkendala birokrasi dan minim.

Rapat yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Ketua Komisi III DPRD Kaltim sekaligus politikus senior Partai Golkar Abdulloh memilih Walk Out atau meninggalkan ruangan.

Ia memilih pergi sebelum pertemuan bersama perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dari Bappeda, Inspektorat, hingga BPKAD itu selesai.

“Rapat mestinya berguna dan menghasilkan keputusan. Tapi rapat kemarin ini bertele-tele dan tidak ada hasil,” tegasnya, Selasa (15/7/2025).

Ketidakefisienan proses rapat mendorong Ketua Komisi III DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) tersebut memilih keluar ruang rapat. 

Kekecewaan secara terbuka disampaikannya kembali.

Baca juga: Abdulloh Bersyukur Ada Titik Terang Terkait Polemik di Muara Kate Usai Wapres Gibran Turun Tangan

Menurutnya, dinamika pembahasan yang terselenggara bersama para pihak terkait tidak lagi menjunjung semangat keberpihakan pada aspirasi masyarakat.

Abdulloh juga mengkritik terbatasnya ruang bagi aspirasi masyarakat.

Terutama berkaitan dengan usulan hibah tempat ibadah, misalnya dan beberapa usulan lainnya.

Ia menilai Pokir seharusnya bisa mengakomodir seluruh aspirasi rakyat, terlebih DPRD saat reses juga sudah menyerap semua yang ada di masyarakat.

Aspirasi warga, menurutnya tak semestinya dibatasi secara teknis atau administratif.

Baca juga: Perkuat Toleransi dan Pengabdian Masyarakat, DPRD Kaltim Apresiasi Pelaksanaa Gratispol di Kutim

“Tapi kalau seperti sekarang, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan. Lebih baik saya keluar ( Walk Out ), dan sekaligus keluar dari keanggotaan pansus,” tegasnya.

Pembahasan yang sama bukan kali pertama, sebelumnya sudah dibahas pekan lalu di Kota Balikpapan.

Tetapi semua berubah karena kamus pokir dalam rapat finalisasi sebelum diselenggarakannya rapat paripurna ke 24.