Fenomena Bandar Narkoba Dianggap Baik di Masyarakat, DPRD Kaltim dan BNN Angkat Suara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Fenomena sosial bandar narkoba yang dianggap baik di masyarakat disoroti DPRD Kaltim dan BNN RI.

Faktanya, BNN RI sudah mendeteksi adanya fenomena ini jauh–jauh hari.

Fenomena transformasi “patronase” di sosial masyarakat kepada bandar narkoba sedang berkembang di sejumlah daerah. 

Berdasarkan data intelijen BNN RI, saat ini teridentifikasi sebanyak 900 wilayah lingkungan masyarakat di Indonesia yang telah terjadi fenomena tersebut.

Sejumlah alasan sulitnya memutus peredaran narkoba di kampung–kampung yakni permasalahan adanya problem sosial yang terjadi.

Baca juga: Eks Residivis Narkoba di Samarinda Kembali Edarkan Sabu 1 Kg, Terancam Pidana Seumur Hidup

Para bandar narkoba menguatkan pondasi dan mencengkram kuat dengan memanfaatkan situasi kondisi ekonomi masyarakat di mana mereka membuat masyarakat bergantung pada para bandar.

Lalu, Bandar narkoba telah menjadi patron sosial atau figur sentral baru yang sangat dihormati dan dilindungi atas jasa kebaikan dan kepedulian mereka kepada masyarakat sekitar.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam memberantas bandar dan pengedar narkotika.

Ia juga menyinggung terkait sulitnya penegakan hukum ketika pelaku kejahatan memiliki reputasi sosial yang baik di masyarakat.

"Faktanya di lapangan, ketika seseorang yang diduga oknum pengedar atau bandar memiliki reputasi sosial yang baik, karena sering membantu warga, penegakan hukum menjadi sulit," ungkapnya, Selasa (15/7/2025).

Baca juga: Dirjen Bea Cukai Kalbagtim Ajak Masyarakat Perangi dan Berantas Peredaran Narkoba di Bumi Etam

Sama halnya seperti pelaku penambangan ilegal, yang ikut merusak dan merugikan lingkungan sosial masyarakat, tetapi pelakunya sering dianggap baik oleh masyarakat karena ikut berkontribusi.

Misalnya membangun masjid atau tempat ibadah, dan lain sebagainya, sehingga penegakkan hukum sulit untuk dilakukan.

"Bahkan, dukungan sosial bisa melebihi perusahaan resmi yang seharusnya menunaikan kewajiban CSR. Kondisi ini memperumit pemberantasan tambang ilegal, ini salah satu contoh juga,” ketus Sarkowi.

Ada hal yang menurut politikus Golkar ini penting, dimana peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai landasan utama.

Dukungan masyarakat sangat penting dalam menangani kasus-kasus seperti peredaran narkotika dan aktivitas tambang ilegal.

Baca juga: Polres Berau Musnahkan 1,8 Kg Sabu dan Ganja, Hasil Ungkap Belasan Kasus Narkoba