Respons Eks Tim Mawar soal Ancaman Terselubung Isu Pemakzulan Gibran, Prabowo Tidak Takut

TRIBUNKALTIM.CO - Surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, mencuat kabar ada ancaman terselubung yang membuat Presiden RI, Prabowo sulit mewujudkan usulan pemakzulan Gibran sebagai Wapres.

Terkait ancaman terselubung di tengah mencuatnya usulan pemakzulan Gibran ini, Eks Tim Mawar Kopassus menyebut Prabowo tidak takut.  

Pernyataan Eks Tim Mawar Kopassus ini disampaikan menanggapu isu yang menyebut Prabowo tidak berani bersuara mengenai isu pemasukan Gibran karena adanya ancaman, bila Gibran dimakzulkan maka Prabowo turut serta lengser.

Baca juga: Alasan Golkar Minta Surat Pemakzulan Gibran segera Dibacakan, PDIP: Tindak Lanjut di Pimpinan DPR

Namun rumor soal Prabowo yang tak berani bersuara terkait pemakzulan Gibran ini dibantah eks Tim Mawar Kopassus. 

Eks anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah takut terhadap ancaman baik dari kelompok elit dalam negeri maupun pihak asing.

Senin (14/7/2025), Fauka mengatakan, "Tidak ada yang namanya pak Prabowo takut terhadap ancaman. Kelompok elit maupun orang yang katanya berpengaruh tidak dapat mengancam pak Prabowo." 

Menurutnya sikap Prabowo yang tidak merespons isu pemakzulan Gibran bukan karena takut atas adanya ancaman, maupun adanya politik utang budi di pemerintahan Prabowo.

Tapi mencegah agar polemik tidak berkembang jauh, dan berisiko justru dimanipulasi untuk kepentingan elit politik tertentu dan pihak asing yang tak ingin Indonesia maju.

Serta bahwa Prabowo dan Gibran merupakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang sudah ditunjuk masyarakat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

"Kalau zaman Orde Baru bisa kita dengan mudah bicara isu pemakzulan. Tapi kalau sekarang bicara pemakzulan, nanti dianggap mau mengembalikan Indonesia ke Orde Baru. Berisiko kan?," ujarnya.

Fauka menuturkan pada Orde Baru pemakzulan bukan merupakan hal tabu, karena dahulunya Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Beda dengan keadaan saat ini di mana Prabowo dan Gibran dipilih rakyat secara langsung lewat sistem demokrasi Pemilu, sehingga tidak tepat bila membicarakan pemakzulan.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pemakzulan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan bila melakukan kudeta, atau berbuat tindakan yang tercela seperti kejahatan luar biasa.

Sehingga alasan Prabowo tidak merespons isu pemakzulan bukan karena takut atas ancaman, terlebih Prabowo memiliki tim khusus (Timsus) di yang bertugas di balik bayang-bayang.