DPRD Kaltim Sambut Kajati Baru, Harap Supremasi Hukum Makin Kuat di Bumi Etam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyambut positif pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim dari Iman Wijaya kepada Supardi.

Pergantian tersebut dinilai sebagai momentum memperkuat sistem hukum yang adil, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung langkah-langkah Kajati yang baru demi penguatan penegakan hukum di Bumi Etam.

Ia berharap hadirnya Supardi sebagai Kajati baru dapat mendorong sinergi yang kuat lintas sektor.

Baca juga: Jejak Karir Supardi, Kepala Kejati Kaltim Baru, 10 Tahun Tugas di KPK Tangani Kasus Korupsi Kakap

“Kami berharap Pak Kajati Kaltim yang baru ini juga mampu mendorong sinergi kuat bersama Pemda, TNI, Polri, penegak hukum, dan masyarakat,” kata Ananda Moeis, Minggu (20/7/2025).

Politikus PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya integritas, dedikasi, dan ketegasan dalam menjaga supremasi hukum di Kaltim.

Menurutnya, lembaga legislatif siap bersinergi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.

Selain menyampaikan harapan kepada pejabat baru, Ananda Emira Moeis juga memberikan apresiasi atas kinerja Kajati Kaltim sebelumnya, Iman Wijaya, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Agung RI.

“Kita apresiasi dan berterima kasih juga kepada pejabat lama. Semangat dalam membangun sistem hukum yang adil, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Kaltim juga mesti dilanjutkan,” ujarnya.

Baca juga: Kejagung Kabulkan 3 Restorative Justice yang Diajukan Kejati Kaltim

Menurut Ananda Emira Moeis, DPRD Kaltim sangat terbuka terhadap kerja sama dan dialog dengan lembaga kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya. 

Ia menilai kolaborasi ini menjadi strategi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang kredibel dan akuntabel.

“Kolaborasi antar lembaga legislatif dan kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang kredibel, transparan, dan akuntabel,” ucapnya. (*)