Pemerintah Diminta Transparan soal Isi Kesepakatan dengan AS, Tarif Nol Persen untuk Produk Apa Saja

“Jangan sampai budaya produksi kita terganggu. Untuk sektor perikanan dan pertanian misalnya, kita negara maritim. Harus dilihat betul, jangan sampai impor menggerus pasar lokal,” katanya.

Amelia meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka isi kesepakatan dengan AS, termasuk jenis produk dan bentuk kerja samanya. 

Termasuk informasi mengenai pembelian 50 pesawat boeing dari AS.

Hingga kini, belum ada informasi detail mengenai apakah tarif nol itu berlaku untuk pesawat komersial, pesawat tempur, atau sektor lain yang menyangkut pertahanan.

“Kita tidak bisa menduga-duga. Apakah ini komersial flight, pesawat tempur, atau barang strategis lain? Kita belum tahu. Bahkan produk-produk seperti kaca atau komponen lainnya juga belum jelas,” pungkasnya.

AS memberlakukan tarif impor 19 persen terhadap barang dari impor Indonesia.

Sementara Indonesia mengenakan tarif impor nol persen untuk barang impor asal AS.

Indonesia akan membuka pasarnya sepenuhnya untuk produk AS dengan membeli 15 miliar dolar energi, 4,5 miliar dolar produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing.

Berpotensi Jadi Bumerang

Amelia menilai euforia atas insentif tarif itu berpotensi menjadi bumerang jika tidak dihitung secara cermat secara diplomatik maupun ekonomi.

Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan sensitivitas negara-negara mitra Indonesia lainnya terhadap perlakuan istimewa yang diberikan tanah air kepada AS.

“Jangan sampai masalah diselesaikan, tapi menimbulkan masalah di tempat lain. Kalau satu negara dikasih perlakuan khusus, bisa saja negara lain menuntut hal serupa,” kata Amelia kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025).

Baca juga: Harga iPhone Makin Murah? Ekonom Beber Dampak Indonesia Bebaskan Tarif Impor Amerika

Posisi Indonesia sebagai negara non-blok harus tetap dijaga dengan prinsip kehati-hatian.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek.

Pemerintah diminta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan multilateral.