Risma Bawa Pesan Megawati Soal IKN Kaltim di Samarinda, PDIP: Tak Boleh Bergantung dengan Padi

Tentang IKN Nusantara

Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ibu Kota Nusantara direncanakan akan menjadi daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Pembangunannya sendiri dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.

Sejumlah 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi.

Di tahun 2025, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, IKN terancam mangkrak karena anggarannya diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

IKN jadi Ibu Kota Kaltim?

 Isu IKN Nusantara jadi ibu kota Kaltim muncul dalam perpolitikan nasional.

Terbaru, Golkar kompak dengan NasDem kaji wacana dan untung ruginya.

Ya, Golkar menyambut ide dari Partai NasDem, lewat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir.

Ia mengatakan partainya akan mengkaji wacana Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Baca juga: Nasdem Desak Moratorium Pembangunan IKN, Usulkan Jadi Ibu Kota Provinsi Kaltim, Respons Golkar

Menurut Adies, usulan tersebut sah-sah saja disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan, tetapi perlu dikaji secara mendalam. 

“Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Adies saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam. 

Adies mengatakan, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). 

Dengan demikian, lanjut Adies, perlu ada pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI apabila ada perubahan rencana.