Putusan Banding, Terdakwa Surya Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

TRIBUNKALTIM.CO,SENDAWAR - Pengadilan Tinggi Kaltim mengeluarkan putusan banding yang diajukan Surya Atmaja, terdakwa kasus KWH Meter di Kabupaten Kutai Barat, Surya Atmaja pada Selasa (22/07/2025).

Di mana dalam putusannya, Surya divonis hukuman 6 tahun penjara.

Turun 6 bulan dari putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menghukum, kontraktor pelaksana proyek KwH meter itu, 6 tahun 6 bulan penjara.

Informasi diterimanya putusan pengadilan tinggi atas banding yang diajukan terdakwa ini, disampaikan oleh Kepala Seksi tindak pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kubar Agus Supriyanto, Rabu (23/7/2025).

"Menyatakan Surya Atmaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana 'secara bersama-sama melakukan korupsi '.

Baca juga: Update Korupsi Anak Buah Bobby Nasution, KPK Periksa Istri Topan Ginting dan Mantan Pj Sekda Sumut

Sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer" demikian putusan yang dibacakan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Atmaja dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda sebesar Rp 200 jura subsidair 3 bulan penjara.

Putusan ini lebih ringan dari putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Yakni 6 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 600 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selain hukuman pokok, dikatakan Agus, terdakwa Surya diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta, paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita, apabila tidak mencukupi harus menjalani hukuman 1 tahun penjara.

Majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di ruang tahanan.

Di mana Surya Atmaja dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 9 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dan membayar demda Rp 600 juta. 

Sebab ia terbukti telah melanggar perbuatan hukum atau undang- undang tindak pidana korupsi . 

Selain itu JPU juga memberikan pidana tanahan terhadap terdakwa Surya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.,7 Miliar. 

Dengan kententuan apabilan terdakwa satu bulan usai putusan. Tidak dapat membayar denda tersebut atau uang pengganti. Maka harta benda disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. 
 
Kasus ini terjadi pada pengadaan kWh atau meter listrik untuk warga kurang mampu dengan sumber dana APBD Kubar 2021. Proyek pengadaan itu dilakukan melalui pos dana aspirasi anggota DPRD Kubar sebesar Rp 10,7 miliar.

" Pihak kejaksaan atau penuntu sangat menghormati proses yang ada.beserta hasilnya," tegas , Agus.

Agus menuturkan apabila dalam putusannya nanti disebutkan ada pihak lain yang terlibat.

Maka tidak menutup kemungkinan perkara kasus ini akan dilanjutkan kembali.

Baca juga: Hakim Sebut Tom Lembong Tidak Menikmati Hasil Korupsi tapi Ada 4 Hal yang Memberatkan

"Tidak menutup kemungkinan jika perkara ini dibuka kembali. Akan ada tersangka baru," tegasya.

Dari hasil penyidikan diketahui, dana yang dibelanjakan hanya sekitar Rp 5,5 miliar. Tetapi dilaporkan terealisasi 100 persen atau Rp 10,7 miliar, sehingga terjadi selisih yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,2 miliar. Dalam pelaksanaannya, anggaran hibah itu diberikan kepada lima yayasan.

Yakni, Yayasan AFM, IAS, SBI, IS, dan yayasan PVS. Perinciannya, Yayasan AFM menerima Rp 3,2 miliar untuk pemasangan 598 unit kWh (rumah).

Kemudian Yayasan IAS menerima Rp 3 miliar untuk pemasangan 570 kWh. Yayasan SBI menerima Rp 2 miliar untuk 385 kWh. Yayasan IS menerima Rp 1,5 miliar untuk pemasangan 285 kWh, dan Yayasan PVS menerima Rp 1 miliar untuk pemasangan 190 kWh.

Namun berdasarkan temuan BPK, hampir semua yayasan tersebut tidak merealisasikan pemasangan kWh 100 persen. (*)