Anggota Komisi V DPR Singgung Pembangunan IKN Kaltim, Jangan Jadi Ambisi hingga Beban Jangka Panjang

TRIBUNKALTIM.CO - Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko.

Sudjatmiko menyoroti lambannya perkembangan IKN Kaltim dan mengingatkan agar sampai proyek Ibu Kota Negara yang baru ini menjadi terbengkalai.

Anggota Komisi V DPR RI juga menyinggung dana APBN yang dipakai untuk pembangunan IKN Kaltim. 

Proyek IKN pada tahap I, telah menelan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 86 triliun dan dari swasta Rp 58 triliun.

Baca juga: Syarat dari Prabowo sebelum Tanda Tangani Keppres IKN, Mensesneg Ungkap Perintah Presiden

Selanjutnya pada tahap II, beban APBN sebesar Rp 48,8 triliun berpotensi menimbulkan kerawanan dalam pembangunan IKN. 

Pria yang akrab disapa Miko ini berharap agar Otorita IKN (OIKN) dapat segera menyelesaikan pembangunan sesuai target.

"Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target tiga tahun selesai, maka dipastikan rampung betul.

Jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target, lalu pembangunan asal kerja saja," ujar Miko dalam keterangan resmi Sabtu (26/7/2025).

"Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius secara transparansi, keberlanjutan, dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” tambah dia.

Miko menyebut, ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.

Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis, serta dampak sosial ekonomi lainnya juga harus dikaji secara komprehensif.

“Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegas Miko.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN.

Namun, kritik terhadap pembangunannya merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim, melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan, dan keadilan sosial.

“Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” ujar Miko seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pembangunan Terus Berjalan