Bupati Kukar Tegaskan Sinergi Eksekutif-Legislatif untuk Kunci Pembangunan Berkelanjutan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan dalam pelantikan Ahmad Akbar Haka Saputra sebagai anggota DPRD Kukar melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (28/7/2025), di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Ahmad Akbar Haka dilantik menggantikan almarhum Junaidi dari Fraksi PDI Perjuangan untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024–2029.

Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang III, yang turut dihadiri jajaran pejabat daerah seperti Sekda Kukar Sunggono, para pimpinan Perusda, camat, serta perwakilan perusahaan dan masyarakat umum.

Bupati Aulia menekankan pelantikan ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi bagian dari kesinambungan fungsi lembaga legislatif dalam mendukung pemerintahan yang efektif.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kukar Harap Ahmad Akbar Haka Siap Jalankan Amanah

“Pelantikan Bang Akbar Haka merupakan suatu keniscayaan, mengingat beliau menggantikan almarhum Bang Dunaidi melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Sesuai ketentuan yang berlaku, pengganti adalah peraih suara terbanyak berikutnya, yaitu Bang Akbar Haka. Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat lebih optimal,” ungkap Aulia.

Lebih dari itu, Bupati menyoroti peran DPRD Kukar sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Ia berharap anggota DPRD Kukar yang baru dilantik dapat mengisi ruang-ruang kosong dalam pelayanan publik, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara aspirasi rakyat dan keputusan kebijakan daerah.

“Harapannya, beliau dapat menjalankan peran sebagai senator yang baik, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan menjadi penyambung lidah masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Aulia, banyak tantangan pembangunan di Kukar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lembaga.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Dorong Pemanfaatan Kembali Gedung Unikarta yang Terbengkalai

Oleh karena itu, fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran dari DPRD Kukar perlu selaras dengan arah kebijakan eksekutif agar program-program prioritas daerah bisa dijalankan dengan efisien dan tepat sasaran.

Pelantikan ini sekaligus menegaskan bahwa proses demokrasi di tingkat lokal tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

DPRD sebagai lembaga representasi rakyat, harus terus diperkuat, tidak hanya secara kelembagaan tetapi juga secara etika politik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kukar, kehadiran legislator baru diharapkan membawa semangat baru, terutama dalam mengawal isu-isu strategis daerah seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

Dengan pelantikan ini, lengkap sudah komposisi DPRD Kukar untuk melanjutkan agenda-agenda politik anggaran dan pengawasan hingga akhir periode 2029.

Baca juga: Ahmad Akbar Haka Saputra Resmi Gantikan Almarhum Junaidi sebagai Anggota DPRD Kukar

Kolaborasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif menjadi harapan bersama demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang sehat dan berkesinambungan," pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.