Distribusi LKPD SD dan SMP di Samarinda Terkendala, Sekolah Tanpa BOS Jadi Prioritas Utama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Distribusi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan buku pegangan guru jenjang SD dan SMP di Samarinda mengalami sejumlah kendala teknis yang berdampak pada proses belajar mengajar.

Persoalan ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor TWAP (Tim Walikota Akselerasi Pembangunan) Samarinda, Senin (28/7), bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Samarinda Ida Rahmawati menjelaskan bahwa rapat tersebut difasilitasi oleh tim dari TWAP dengan fokus utama pada evaluasi dan tindak lanjut pendistribusian LKPD yang telah dan sedang dibagikan ke satuan pendidikan, baik di tingkat SD maupun SMP.

"Hasil rapat tadi memang terjadi kekurangan data di LKPD, khususnya SD, karena kita mengambil data cut off di 2024, sedangkan selama berlangsungnya waktu terjadi penambahan siswa dari SPMB tahun 2025 dan mutasi peserta didik dari jenjang kelas 2 sampai kelas 6," jelas Ida.

Situasi ini menyebabkan sejumlah sekolah kekurangan LKPD dan buku pegangan guru. Diakui bahwa kebutuhan buku masih belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.

Baca juga: Pengembangan RSUD IA Moeis Samarinda, Walikota Andi Harun Minta agar Para Investor untuk Tidak Ragu

Meski demikian, Ida memastikan bahwa kekurangan tersebut akan diatasi melalui pencetakan ulang yang dijadwalkan rampung pada akhir Agustus 2025.

"Buku untuk pegangan gurunya juga belum ada. Jadi, di satuan pendidikan itu sebagian besar masih kekurangan buku. InsyaAllah di akhir Agustus ini sudah terlengkapi semua karena kita akan cetakkan lagi buku yang kurang di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, untuk jenjang SMP, Ida menyampaikan bahwa proses distribusi masih berlangsung.

Mengingat kontrak pengadaan berakhir pada Agustus, proses pengiriman ke sekolah-sekolah dipastikan akan terus dipercepat agar seluruh kebutuhan bisa dipenuhi tepat waktu.

Meski belum memiliki data pasti terkait kekurangan di masing-masing jenjang, Ida menyebut bahwa proses distribusi tetap dilakukan sembari menunggu laporan kebutuhan yang lebih rinci dari sekolah-sekolah. Salah satu kekurangan yang terjadi pada kelas 4 SD.

"Kekurangannya paling banyak di kelas 4, hampir 516 eksemplar per mapel dikali 8 mapel. Tapi ada juga di kelas 1 dan 2, tapi tidak terlalu signifikan. Kebetulan karena ada pengembalian dari sekolah-sekolah yang kelebihan, jadi yang sedikit kita penuhi dari buku-buku pengembalian tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Walikota Andi Harun Atur Rincian Harga Seragam dan Atribut Sekolah Jenjang SD dan SMP di Samarinda 

Ida menegaskan bahwa semua sekolah, termasuk Sekolah Terpadu di kawasan Loa Bakung yang tidak memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga menjadi prioritas dalam distribusi LKPD dan buku paket.

Sekolah Terpadu yang terdiri dari SD 027 dan SMP 50 bahkan telah didahulukan karena berada dalam kondisi tanpa anggaran sejak awal tahun ajaran ini.

Namun, Disdikbud Samarinda menegaskan bahwa seluruh upaya ini dijalankan sesuai dengan arahan Pemkot demi memastikan kelancaran proses belajar mengajar di semua satuan pendidikan.

"Karena mereka tidak ada anggaran sama sekali. Cut off-nya di 31 Agustus untuk pengambilan di 2026 baru dapat sehingga 6 bulan ini, makanya sekolah tersebut zero anggaran. Kita bantu LKPD, buku paket, ATK, dan perangkat penunjang lain seperti komputer dan printer," pungkas Ida. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.