DPRD Balikpapan Minta Bulog Maksimalkan Pasokan Beras

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Balikpapan meminta Perum Bulog agar lebih maksimal dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa beras merupakan kebutuhan dasar yang harus selalu tersedia dengan harga stabil bagi masyarakat.

"Kami berharap Bulog sebagai sarana penyeimbang dari ketersediaan beras bisa lebih maksimal untuk mengantisipasi kelangkaan atau keterbatasan stok," ujar politisi PKS tersebut, Senin (28/7/2025) di Balikpapan. 

Ia tak menampik, pasokan beras Balikpapan selama ini bergantung pada suplai dari Sulawesi maupun Surabaya.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Lapor jika Tahu Informasi Terkait Dugaan Peredaran Beras Oplosan

Menurut Japar, ketersediaan stok harus dijaga agar tidak berkurang karena dapat memicu kenaikan harga.

Komisi II DPRD Balikpapan menilai penting, adanya pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah sedang intens melakukan operasi guna mencegah penyalahgunaan perdagangan beras.

Operasi ini melibatkan berbagai instansi dan dukungan aparat hukum untuk melakukan pengecekan di lapangan.

Namun, Japar mengungkapkan bahwa pihaknya di DPRD belum mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) maupun kunjungan lapangan khusus terkait masalah beras.

Baca juga: 13 Komoditas Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan di Kaltim Versi BPS, Beras Puncaki Peringkat

Meskipun demikian, Japar menegaskan komitmen DPRD Balikpapan untuk segera menindaklanjuti isu distribusi beras dengan Bulog dan dinas terkait.

Ia juga menyoroti hasil pengujian sampel beras yang dilakukan OPD. 

Hingga kini, Komisi II DPRD Balikpapan belum menerima laporan resmi dari pengujian tersebut dan akan meminta data dalam waktu dekat.

DPRD Balikpapan berkomitmen memperkuat koordinasi agar ketersediaan beras tetap stabil.

"Kami akan memastikan data yang ada dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi ke depan," pungkas Japar. (*)