Jokowi Akui Kebijakan Impor Gula Tom Lembong adalah Perintah Presiden tapi Teknisnya di Kementerian

TRIBUNKALTIM.CO  - Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Tom Lembong soal kasus impor gula.

Di persidangan pihak eks Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ini menyebut kebijakan impor gula merupakan instruksi presiden.

Tom Lembong sudah divonis 4,5 tahun penjara.

Namun ia melakukan banding atas putusan hakim tersebut.

Baca juga: Feri Amsari Sebut Vonis Tom Lembong Diatur Raja Jawa, Mirip Kasus Thomas More

Kini Jokowi angkat bicara soal pembelaan Tom Lembong yang menyeret nama Presiden ke-7 RI itu.

Jokowi menyatakan, meski arah kebijakan datang darinya, tanggung jawab pelaksanaan teknis tetap berada di kementerian. 

"Ya seluruh kebijakan negara itu dari presiden. Siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Jadi level teknis itu ada di kementerian," kata Jokowi, pada Kamis (31/7/2025).

Disinggung apakah penyelidikan seperti kasus Timah.

Jokowi kembali menegaskan, jika hal tersebut merupakan hal teknis.

"Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti arahan presiden. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian," tegasnya.

Kasus Tom Lembong, Disebut Dapat Arahan Jokowi Tim kuasa hukum Tom Lembong mempertanyakan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menyebut kebijakan kliennya condong pada ekonomi kapitalis ketimbang kerakyatan.

Pengacara Tom Lembong, Zaid Mushafi, menilai pertimbangan hakim tersebut merupakan kesalahan fatal.

Baca juga: Putusan Langka Tom Lembong, ICW Baru Temukan di Kasus Korupsi Impor Gula

Zaid menjelaskan, kliennya menerbitkan kebijakan operasi pasar pengendalian harga gula konsumsi pada kurun 2015-2016 berdasarkan perintah Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Operasi pasar ini perintah presiden, tolong turunkan seluruh (harga) kebutuhan pangan di masyarakat," kata Zaid saat menguraikan poin-poin gugatan banding atas putusan hakim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). 

Dalam persidangan, Tom Lembong dan saksi dari koperasi TNI Angkatan Darat (AD) memang menyebut adanya perintah Jokowi.