Sidang Praperadilan Kedua ARUKKI, Desak Kejelasan Dugaan Korupsi di PT KKT Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI), kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan kedua terhadap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Balikpapan.

Sidang dengan nomor perkara 12/Pid.Pra/2025/PN Bpp tersebut digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Balikpapan dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari pihak pemohon dan termohon, Selasa (5/8/2025). 

Kuasa hukum pemohon dari Boyamin Saiman Rea Ikaen Law Firm, Almas Tsaqibbirru, menjelaskan bahwa pihaknya kembali mengajukan praperadilan lantaran belum adanya kejelasan hukum dari penyidikan yang telah berlangsung lama.

"Kita mengajukan ini yang kedua kalinya. Harapannya bisa agak dipercepat lah, karena kemarin, tahun lalu, sudah sempat mengajukan praperadilan yang pertama. Cuma sampai hari ini kita masih belum dapat kejelasan terkait penanganan, apalagi penetapan tersangka," kata Almas selepas sidang. 

Baca juga: Belum Ada Penetapan Tersangka Terkait Dugaan Kasus Korupsi KKT, ARUKKI Kembali Ajukan Praperadilan

Ia menegaskan bahwa bukti yang disampaikan pihak kejaksaan hanya berkisar pada hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun belum menampilkan rincian nilai kerugian negara.

Hal ini dinilainya sebagai bentuk ketidakjelasan proses hukum.

"Kalau kita pakai logika sederhana saja, ketika mereka hanya berputar pada persoalan nilai kerugian, artinya unsur-unsur pidana korupsi yang lainnya kan sudah ditemukan," tegasnya.

Ia mempertanyakan mengapa penetapan tersangka tidak segera dilakukan, padahal kejaksaan sudah menjalankan proses penggeledahan dan penyelidikan sejak Desember 2020. 

Menurutnya, proses yang terlalu lambat ini berisiko menyebabkan pembuktian menjadi sulit seiring berjalannya waktu.

Apalagi, kata Almas, masa daluarsa pidana mencapai 18 tahun dan kini sudah berjalan lima tahun sejak penyelidikan awal dimulai.

"Sidang ini untuk yang ketiga kebetulan, kita langsung masuk ke tahap penelitian surat. Selanjutnya akan diputus, ya, akan ada putusan pada Jumat minggu ini. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa," ujar Almas.

Dalam hal ini, Almas tidak sendiri. Melainkan juga melibatkan dua advokat lainnya dari kantor hukum yang sama, yakni Ardian Pratomo dan Anwar Sadat. 

Sementara itu, pemohon pra peradilan sekaligus Wakil Ketua Umum ARUKKI, M. Munari, menyatakan bahwa pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan apabila hasil praperadilan kali ini dinilai kurang memuaskan.

"Kami mempertimbangkan untuk membawa ini ke Kejaksaan Agung, atau mungkin membuat laporan baru, kemudian akan kami proses melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucap Munari.

Ia menambahkan bahwa ARUKKI akan menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk MAKI dan LP3HI, agar perkara ini mendapat perhatian langsung dari Kejaksaan Agung.

Munari juga menyampaikan apresiasinya kepada tim hukum yang telah mendampingi ARUKKI secara konsisten.

Menurutnya, upaya hukum ini tidak hanya menyasar dugaan korupsi di Kaltim Kariangau Terminal (PT KKT), tetapi juga untuk mendorong pengungkapan kasus-kasus serupa di wilayah lain.

Sementara itu, Kejari Balikpapan memastikan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi di PT KKT masih terus berlanjut dan belum dihentikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Balikpapan, Yudie Arieanto Tri Santosa, menjelaskan bahwa pihaknya memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka.

Menurutnya, penyidik akan bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menelaah dan menganalisis setiap bukti yang berhasil dihimpun selama penyidikan berlangsung.

"Penyidikan ini bertujuan untuk menetapkan pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dan proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila bukti yang dimiliki benar-benar cukup," ujar Yudie.

Kejaksaan juga tengah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan kajian mendalam terhadap potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini. 

Tidak hanya itu, pemeriksaan terhadap para saksi terus dilakukan demi melengkapi unsur-unsur pembuktian yang diperlukan. 

Baca juga: KTT Gandeng Pelindo dan KSOP Gelar Bimtek Pelaporan PAB di Balikpapan, Ini Tujuannya

Yudie menekankan bahwa upaya ini membutuhkan kerja ekstra agar dapat menemukan bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami harus bekerja lebih keras untuk bisa menemukan bukti yang relevan,” katanya.

Ia juga kembali mengingatkan pentingnya akurasi dalam setiap langkah penyidikan, terutama dalam menetapkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Menurutnya, penetapan tersangka tidak bisa dilakukan sembarangan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak manapun.

"Kalau dua alat bukti telah terpenuhi, maka proses penyidikan bisa diselesaikan. Tapi kalau belum, penyidikan tetap dilanjutkan," pungkasnya. (*)