Soal Bendera One Piece Jelang HUT RI ke-80, Pemerintah Diminta Bangun Dialog, Bukan Represif

Kemudian pada ayat (2) Pasal itu, dijelaskan lagi, para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.  

"Saya tidak melihat di dalam makna bendera itu (Bendera One Piece) sebagai upaya makar, belum memenuhi ya ada upaya-upaya makar dan saya pun percaya anak bangsa kita tidak ada yang mengarah ke sana (upaya makar)," kata Riko dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews.com di Program Kacamata Hukum, Senin (4/8/2025).

Alasan Riko berkata demikian karena dia yakin anak-anak bangsa hanya ingin menyampaikan gagasan mereka dengan cara yang berbeda.

Hal tersebutlah, kata Riko, yang perlu diperhatikan dan didengar oleh pemerintah dalam menanggapi kritikan dari masyarakat.

"Anak-anak bangsa kita ini ingin menyampaikan gagasan-gagasan baik, dengan cara-cara yang berbeda ini yang perlu kita dengar," ucap Riko.

Menurut Riko, dengan adanya kritik ini, pemerintah diharapkan bisa mencari tahu juga apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat untuk kebaikan bangsa ke depannya.

"Saya pikir, pemerintah dengan segala instrumen yang dimilikinya bisa meminta atau mengajak anak muda untuk digali apa yang ingin diperbaiki lebih jauh lagi, agar di ulang tahun ke-80, ke-81, dan seterusnya tidak terulang," urai Riko.

Dengan adanya respons positif dari pemerintah, Riko pun meyakini kritik-kritik yang ada seperti sekarang ini tidak akan ada lagi ke depannya.

Meskipun dia juga tidak memungkiri, dalam negara demokrasi ini kritik akan terus ada dan berkembang.

"Saya yakin, kalau pemerintah merespons secara positif suara-suara kegundahan ini, tidak ada lagi simbol-simbol kritik itu di kemudian hari, meskipun kritik itu dalam praktik demokrasi sesuatu yang akan bertumbuh dengan pola-pola yang berbeda," ungkap Riko.

Baca juga: Isu Munaslub Golkar dan Penggulingan Takhta Bahlil Lahadalia, Nusron Wahid Bantah Dapat Restu Istana

Harap Pemerintah Tidak Represif

Riko juga mengatakan, kritik merupakan bagian dari partisipasi publik untuk memberikan ruang agar pemerintahan bisa menjadi lebih baik, sekaligus menjadi ruang penyadaran terhadap sebuah proses pemerintahan yang menurut publik masih belum sesuai harapan.

Sehingga, menurut Riko, Indonesia sebagai negara demokrasi ini diharapkan juga tidak bertindak represif terhadap adanya fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Pemerintah pun diminta agar bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi berbagai kritik dari masyarakat.

"Kiranya pemerintah tidak represif karena akan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan pemerintahan atau pola pemerintahan yang demokratis, bisa lebih sabar, wise dengan masyarakat," ujar Riko.

Riko juga berharap, pemerintah bisa membangun ruang dialog untuk publik, sehingga bisa mendapat banyak saran dan masukan dari masyarakat.