Soal Bendera One Piece Jelang HUT RI ke-80, Pemerintah Diminta Bangun Dialog, Bukan Represif

"Saya berharap pemerintah bisa membangun ruang dialog yang lebih sehat terhadap kelompok-kelompok manapun, hingga kemudian ada masukan yang baik," katanya.

Baca juga: Respons tak Terduga PDIP Soal Bendera One Piece, Golkar Anggap Bagian Makar, Usul Ditindak Tegas

Menurut Riko, pemerintah sendiri juga sudah bisa menilai apakah fenomena pengibaran bendera One Piece ini termasuk makar atau tidak.

Apabila memang dikategorikan sebagai makar, maka pelaku bisa dijerat hukum yang berlaku.

Kendati demikian, Riko tetap berkeyakinan, pengibaran bendera One Piece ini belum termasuk dalam kategori makar.

"Saya pikir instrumen negara sudah bisa menelisik lebih jauh bahwa apakah ini sudah masuk atau sudah ada benih terhadap upaya-upaya makar, tapi sejauh yang saya sadari, saya kira ini belum sampai ke upaya itu."

"Tapi kalau sampai makar, makar itu sudah pelanggaran kedaulatan dan otomatis itu suatu tindakan yang bisa dikenakan penegakkan hukum, tapi dalam konteks ini, saya pikir belum ada  unsur yang disebut dengan upaya-upaya makar," jelas Riko.

Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat memastikan belum ditemukan unsur pidana dalam fenomena pengibaran bendera One Piece tersebut.

"Kami belum menemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Namun, masyarakat yang kedapatan memasang bendera non-negara akan diberikan imbauan agar lebih bijak dan menghormati simbol-simbol kenegaraan," ujar Iptu Ruslan Basuki, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, kepada wartawan, Senin.

Polres Jakarta Pusat bersama Satpol PP juga telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah wilayah permukiman, sebagai tindak lanjut dari arahan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, yang meminta jajarannya menjaga semangat nasionalisme selama bulan kemerdekaan.

"Kami bersama Satpol PP melakukan pemantauan terhadap penggunaan atribut dan bendera yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, termasuk bendera bertema bajak laut atau fiksi," kata Ruslan.

Baca juga: Sebut Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI Bukan Makar, PDIP: Hanya Ekspresi Publik

Bagaimana Respons Pemerintah?

Aksi sebagian masyarakat yang mengibarkan bendera bajak laut dari serial ‘One Piece’ jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini juga memicu respons dari pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pengibaran bendera One Piece merupakan sebuah kreativitas. 

Namun, menurutnya, ada cara lain untuk mengekspresikan kekecewaan tanpa mengurangi kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, jika pengibaran bendera itu memang bersumber dari rasa tidak puas oleh kinerja pemerintah.

"Sebagai sebuah ekspresi kreativitas, boleh. Tapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus."

"Tadi misalnya ada kekecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.