Beras Oplosan Diduga Picu Kelangkaan, Ombudsman Desak Pemerintah Gelontorkan Cadangan Beras Bulog

TRIBUNKALTIM.CO - Isu beras oplosan diduga memicu kelangkaan beras di pasaran.

Ombudsman RI pun mendesak pemerintah menggelontorkan cadangan beras Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Ombudsman menyampaikan pemerintah harus melakukan mitigasi potensi kelangkaan beras setelah merebaknya isu beras oplosan.

Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk dari suatu kejadian.

Kasus beras oplosan berawal dari temuan Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian.

Beras oplosan ialah beras yang dicampur dari berbagai jenis atau kualitas berbeda, biasanya beras kualitas rendah dicampur dengan beras kualitas tinggi, lalu dijual seolah-olah semuanya kualitas premium.

Baca juga: Polresta Samarinda Siapkan 1 Ton Beras di Pasar Murah, Harga Hanya Rp55 Ribu Per 5 Kg

Kini beras premium mulai sulit ditemukan, diduga imbas isu beras oplosan tersebut.

Ombudsman menegaskan pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan tersebut secara cepat.

"Kalau menurut saya, pemerintah harus betul-betul memitigasi terkait persoalan ini dan waktunya tidak banyak. Saya sendiri melihat ini sudah genting. Sudah perlunya short cut untuk mengatasi kelangkaan beras," kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Yeka mengatakan, berdasarkan pengecekan Ombudsman pada sejumlah kecamatan di Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, ditemukan stok beras menipis.

"Ada penggilingan besar yang biasanya punya stok 30 ribu ton setiap hari, sekarang tinggal 2 ribu, itu berarti sekitar 7,5 persen. Ada yang tadi punya stok sekitar 5 ribu ton, sekarang tinggal 200 ton," jelasnya.

Selain itu, kata Yeka, pihaknya juga melakukan pengecekan stok beras di pasar modern atau retail market, dan tidak menemukan stok beras.

"Dua minggu lalu kami kumpulkan ahli, hari ini kami undang pelaku usaha dan ternyata, kelangkaan ataupun ketiadaan stok itu terkonfirmasi," ucapnya.

Terkait temuan itu, ia mengatakan, pemerintah harus segera melepas cadangan beras Bulog untuk mengisi stok beras di pasaran.

Ia menyoroti, stok cadangan beras Bulog surplus sampai bulan Juni-Juli 2025.

Baca juga: Harga Beras di Long Pahangai Kubar Kaltim Naik hingga Rp500 Ribu per 25 Kg Akibat Kemarau Panjang

"Secara matematik, hal ini bisa diperkirakan pemerintah, kan Bulog mengatakan punya surplus sampai bulan Juni-Juli ini sekitar 3,6 juta ton. Dari 3,6 juta ton itu, 2,7 ton diserap oleh Bulog sehingga masih ada sisa sekitar 900 ribu ton," jelasnya.

"Tahun lalu, Bulog tidak menyerap besar-besaran seperti sekarang. Ada surplus tapi ada di penggilingan. Nah sekarang, bagaimana caranya agar beras ini ada di pasar? Lepas," ucapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras naik sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Produksi kita sampai dengan bulan Juli, itu sesuai BPS yang dirilis paling terakhir adalah peningkatan produksi kita 14 persen,” kata Amran usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Ia juga memastikan ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman.

Saat ini, stok beras nasional tercatat sebanyak 4,2 juta ton dan ditargetkan tetap tinggi hingga akhir tahun.

“Stok kita masih posisi 4,2 juta ton. Akhir tahun nanti stok kita minimal 2,5 atau 3 juta ton. Dan ini cukup tinggi. Ketahanan pangan kita aman,” ujarnya.

Baca juga: Warga Balikpapan Keluhkan Sulitnya Dapat Beras Premium Kemasan 5 dan 10 Kg, DPRD Rencanakan Sidak

Menurutnya, angka tersebut merupakan capaian tertinggi.

Namun, tidak dijelaskan secara rinci apakah yang dimaksud stok terbanyak sepanjang periode Prabowo atau sepanjang sejarah.

“Stok kita tertinggi selama ini,” ucapnya.

Amran menuturkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan.

Termasuk lewat operasi pasar dan penyaluran bantuan sosial.

“Kami siapkan SPHP 1,3 juta ton. Kemudian bansos 365 ribu ton. Totalnya 1,5 juta ton,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Satu di antaranya program cetak sawah baru di beberapa wilayah.

“Solusi ke depan, solusi permanen adalah kita mencetak sawah. Ekstensifikasi dan intensifikasi. Irigasi kita perbaiki, kemudian ekstensifikasi adalah kita cetak sawah. Daerah-daerah yang telah ditentukan seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan lain-lain,” katanya.

Ia menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak khawatir terkait ketersediaan beras. 

Baca juga: Kasus Beras Oplosan Diduga Picu Kelangkaan Stok di Balikpapan

Pemerintah menjamin ketersediaan pangan nasional aman hingga akhir tahun.

“Insya Allah produksi kita cukup baik tahun ini. Pangan kita posisi sangat aman,” pungkasnya.

Stok beras nasional Indonesia saat ini mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yaitu sekitar 4,2 juta ton per akhir Juli 20252.

Angka ini jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya dan bahkan melebihi stok saat swasembada pangan tahun 1984 yang hanya sekitar 3 juta ton. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ombudsman Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Antisipasi Potensi Kelangkaan Buntut Isu Beras Oplosan