Pengadaan Helikopter Tunjang Mobilitas Gubernur, DPRD Kaltim: Bisa Melalui Skema CSR atau Sewa

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wacana pengadaan helikopter digulirkan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menunjang akses mobilitas Gubernur serta Forkopimda.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud atau yang akrab disapa Hamas, menegaskan terkait transportasi udara diperlukan karena luasnya geografis provinsi ini.

Pengadaan helikopter menurut legislatif cukup mendasar karena menyangkut efektifitas hingga waktu tempuh ke wilayah yang sulit dijangkau, misalnya perbatasan.

Baca juga: Liga Bersama Boling Samarinda, Upaya PBI Kaltim Pembinaan Prestasi dan Silaturahmi Lintas Generasi

“Sangat perlu (adanya helikopter). Karena kita punya daerah perbatasan, kuta juga masih punya daerah–daerah yang infrastrukturnya rusak, yang mau ke utara rusak, barat juga rusak, ke timur juga rusak,” sebut politisi Golkar ini, Sabtu (9/8/2025).

Pemprov Kaltim sendiri memang sudah merencanakan untuk pelaksanaan pembangunan lebih banyak ke infrastruktur jalan. 

Dimana program Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Masud–Seno Aji juga memprioritaskan untuk membangun akses jalan darat di beberapa Kabupaten.

Tetapi, keperluan memiliki helikopter menurut Hamas, melihat bencana dan hal–hal yang memerlukan kecepatan waktu.

Seperti yang terjadi baru–baru ini di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dimana terjadi kerawanan pangan.

Akses jalan darat Kabupaten Kubar–Mahulu yang dicanangkan untuk ditingkatkan, masih belum efisien untuk mengangkut bantuan sembako, sehingga kedepan Pemprov mesti memikirkan akses jalur udara.

“Disana (Kubar–Mahulu) kekurangan bahan makanan, ternyata tidak bisa melalui darat, sungai juga dangkal, salah satunya hanya lewat helikopter. Saya sampaikan bagusnya Pemda dan Forkopimda itu menyiapkan helikopter yang bisa dipakai bersama,” jelasnya.

Wacana pengadaan helikopter ini, kata Hamas, bisa disiapkan melalui beberapa skema. Salah satunya melalui CSR perusahaan di Kaltim.

Sempat meminjam ke pihak Polda Kaltim, tetapi helikopter milik korps bhayangkara masih dalam perbaikan.

“Bisa disiapkan lewat CSR perusahaan, seperti Gunung Bayan, atau perusahaan lain yang beroperasi di Kaltim, sehingga ketika ada darurat bisa lebih cepat. Kita tidak kekurangan, pinjam Polda masih maintenance. Terpaksa lewat sungai, dan itu harus dilansir, dari kapal besar ke kapal kecil, kasihan saudara–saudara kita, perlu waktu,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, skema lain misalnya dalam bentuk sewa ke pihak ketiga.

Hal ini sangat dimungkinkan, terlebih memudahkan dalam pembiayaan perawatan dan tempat parkir helikopter. 

Apalagi jika pemakaiannya menggandeng Forkopimda Kaltim seperti Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati dan unsur lainnya.

“Kalau saya sementara sewa, di pihak ketigakan, karena harus ada maintenance (perawatan). Kalau dipakai Forkopimda saya kira lebih ringan, kedepannya begitu lah harapan saya,” tukasnya.

Hamas juga menyinggung terkait penyewaan helikopter yang pernah dilakukan Pj Gubernur pada tahun anggaran 2024 lalu.

Menurutnya hal ini bisa kembali dilakukan, agar akses ke daerah–daerah bisa lebih cepat dijangkau.

“Di tahun lalu saat Pj Gubernur kita sewa 3 bulan. Banjir Mahulu juga sempat kan memakai helikopter. Harapannya kedepan pemerintah dan Forkopimda bersama–sama, ya walaupun Pak Kapolda punya helikopter,” pungkas Hamas. (*)