Demo Tuntut Bupati Pati Lengser Diikuti 100 Ribu Orang, Sudewo Bantah Ingin Kabur, Bakal Temui Massa

TRIBUNKALTIM.CO - Warga Pati, Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

Aksi ini bentuk protes warga pada kebijakan sekaligus menjawab tantangan Bupati Pati, Sudewo.

Massa pun terlihat mulai memadati area Kantor Bupati Pati yang berada di Jl. Tombronegoro No.1, Kaborongan, Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025) pagi.

Massa aksi menuntut Bupati Pati, Sudewo, mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca juga: Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen, Sudaryono Ungkap Isi Teguran Prabowo pada Sudewo

Desakan itu buntut Pemerintah Kabupaten Pati yang sempat mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti atau nilai baru.

Sementara itu, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Namun, setelah kebijakan itu menjadi polemik, Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan tarif PBB-P2.

Meski PBB-P2 di Pati batal naik, massa tetap akan menggelar demo pada 13 Agustus 2025.

Warga mengaku tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Bupati Pati Sudewo.

Di tengah desakan mundur, Sudewo dikabarkan akan "kabur" untuk menghindari aksi unjuk rasa besar-besaran itu.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo dan Rekam Jejak Kasus yang Tak Kunjung Lenyap: Minta Maaf, Tapi Tetap Didemo

Namun, Sudewo ternyata dipastikan akan berada di Pati dan dijadwalkan untuk menemui langsung massa aksi yang akan mengepung Alun-alun dan Kantor Bupati Pati.

Sudewo membantah dengan tegas isu yang menyebut dirinya akan pergi umrah untuk menghindari massa demo.

"Saya tanggal 17 Agustus itu jadi inspektur upacara. Tidak mungkin saya tinggal umrah. Isu itu tidak benar sama sekali,” ujarnya saat menyambangi Posko Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Jumat (8/8/2025) lalu, dilansir TribunBanyumas.com.

Meski kini tarif pajak PBB hingga 250 persen ini sudah dibatalkan oleh Bupati Sudewo, warga Pati terlanjur marah dan kini justru menginginkan lengsernya Sudewo dalam tuntutan aksi demo mereka hari ini.

Koordinator Aksi, Ahmad Husein mengungkapkan persiapan aksi Demo Pati 13 Agustus hari ini.

Menurut Husein pagi ini, sudah banyak warga yang berasal dari wilayah Pati bagian timur mulai hadir di area depan Kantor Bupati Pati.

Husein memperkirakan nantinya aksi ini akan diikuti oleh 100 ribu warga Pati.

Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dari tantangan Bupati Sudewo yang sebelumnya mempersilahkan dirinya untuk didemo oleh 50 ribu warga Pati.

"Untuk persiapan hari ini sudah dari timur (warga Pati), hari ini sudah pada merapat ke sini. Ya diperkirakan nanti ada 100 ribu lah (massa aksi)."

"Ya kan kemarin dapat tantangannya 50 ribu, tapi hari ini masyarakat pada antusias ikut," kata Husein dalam tayangan Live YouTube Tribunnews.com langsung dari Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).

Untuk demo hari ini, Husein menyebut tuntutan massa hari ini adalah lengsernya Bupati Pati Sudewo.

Bahkan Husein menyebut massa akan tetap bertahan hingga Sudewo benar-benar lengser dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

"Target tuntutan dari massa itu lengser, kalau enggak lengser kita tetap bertahan di sini dan sampai mendesak DPR kalau hari ini pokoknya Sudewo harus lengser."

"Kalau hari ini enggak lengser kita tetap bertahan gimana caranya Sudewo lengser," tegas Husein.

Terakhir, Husein pun memberikan imbauan kepada warga Pati yang mengikuti demo hari ini untuk menjaga kedamaian dan tidak anarkis.

Baca juga: Alasan Bupati Pati Tetap Naikkan PBB 250 Persen, Sudewo sebut tak Gentar Didemo 50.000 Warga

Massa aksi juga diminta untuk tidak merusak fasilitas umum di sekitar area demo.

Pasalnya aksi demo ini akan dijadikan ajang pembuktian bahwa Pati aman dan damai.

"Himbauan untuk massa yang ikut (demo) hari ini, jaga kedamaian, jangan anarkis dan jangan merusak fasilitas umum. Karena kita mau membuktikan kalau Pati itu aman dan damai," pungkas Husein.

Dihadiri Ratusan Eks Honorer RSUD hingga Ribuan Santri

Ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Kabupaten Pati akan bergabung dalam aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati.

Mereka yang mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati, Sudewo, itu ikut merapatkan barisan ke Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Sudewo sebelumnya melakukan kebijakan perampingan pegawai RSUD dengan alasan efisiensi anggaran.

Ketika itu, jumlah pegawai honorer dinilai terlalu banyak dan melebihi kebutuhan.

Eks honorer bernama Siswanto mengaku sakit hati dengan perkataan Sudewo yang menuding karyawan honorer RSUD asal masuk tanpa mekanisme seleksi yang jelas, bahkan juga menuduh masuk dengan praktik suap.

"Pak Sudewo pernah bilang, 'Karyawan honorer di Soewondo masuknya sogok-menyogok, bledang-bledeng (asal masuk)', padahal kami tidak pernah pakai uang masuknya. Kalau yang angkatan baru saya tidak tahu," ujarnya, Sabtu (9/8/2025), dilansir TribunJateng.com.

Siswanto lantas menegaskan, dirinya dan teman-temannya yang sudah bekerja bertahun-tahun masuk secara murni lewat mekanisme tes.

Ia mengatakan, saat ini dirinya masih bekerja, namun waktunya untuk dirumahkan tinggal menghitung hari.

Pada 31 Agustus mendatang, Siswanto akan di-PHK karena dinyatakan tidak lolos seleksi pegawai tidak tetap untuk menjadi pegawai tetap.

"Dulu katanya yang masa kerjanya di atas 10 tahun diprioritaskan, ternyata tidak sama sekali. Harapan kami semua, kembalikan kami bekerja kalau Soewondo memang masih butuh karyawan," jelasnya.

Tak hanya pegawai honorer, ribuan santri kabarnya juga akan bergabung dalam aksi unjuk rasa hari ini.

Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI).

Mereka akan mengerahkan 5 ribu santri dari berbagai penjuru Kabupaten Pati untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. 

Koordinator Umum ASPIRASI, Sahal Mahfudh, menyampaikan aksi akan berjalan damai dan telah diberitahukan secara resmi kepada Polresta Pati.

"InsyaAllah, kami akan membawa sekira lima ribu santri dari seluruh penjuru Pati."

"Ada yang dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota," ungkapnya, Rabu (6/8/2025).

Bupati Sudewo Dijadwalkan Hadiri Aksi Massa

Menurut sumber dari internal Pemerintah Kabupaten Pati dibagikan kepada TribunJateng.com, jadwal kegiatan Sudewo pada Rabu ini di antaranya adalah menyaksikan rangkaian Aksi Damai 13 Agustus di Alun-Alun Pati.

Demo akan dimulai dengan tibanya peserta aksi pada pukul 09.00 WIB. Kemudian demo akan dilanjutkan dengan orasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, Orasi Mantan Pegawai Honorer RSUD Soewondo Pati yang di-PHK pukul 13.00 WIB.

Di sisi lain, Sudewo membantah isu dirinya akan pergi umrah untuk menghindari massa unjuk rasa.

Ia mengatakan, hal itu merupakan isu tidak benar. Sudewo mengatakan, ia tetap berada di Pati untuk menemui massa aksi.

“Saya tanggal 17 Agustus itu jadi inspektur upacara. Tidak mungkin saya tinggal umrah. Isu itu tidak benar sama sekali,” katanya saat menyambangi Posko Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Jumat (8/8/2025) malam lalu. 

Sudewo Didesak Mundur

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan aksi 13 Agustus akan terus berlanjut hingga tuntutan Sudewo mundur dipenuhi.

“Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur. Dua hari, tiga hari, tetap kami layani. Kami tunggui di sini sampai mundur,” tegasnya di posko aliansi, depan Kantor Bupati Pati, Selasa (12/8/2025), masih dari TribunBanyumas.com.

Teguh mengatakan, desakan mundur ini merupakan akumulasi dari kekecewaan publik.

Menurutnya, Sudewo belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin Pati dan tidak seharusnya menjadikan rakyat sebagai "objek uji coba".

“Pemimpin harus yang betul-betul paham kondisi masyarakat bawah, sehingga ada rasa empati."

"Kami tunjukkan bahwa ada kekurangan, harus introspeksi diri bahwa belum layak, rekam jejak juga tidak baik,” katanya, menyinggung dugaan kasus yang pernah menjerat Sudewo.

Agenda Demo 13 Agustus

Dikutip dari TribunJateng.com, jadwal kegiatan Sudewo adalah menyaksikan rangkaian Aksi Damai 13 Agustus di Alun-Alun Pati dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Peserta Aksi Tiba pukul 09.00 WIB;

2. Orasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pukul 10.00 WIB;

3. Orasi Mantan Pegawai Honorer RSUD Soewondo Pati yang di-PHK pukul 13.00 WIB.

Sementara, aparat keamanan Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam pasukan pengamanan aksi demonstrasi akan dilengkapi dengan senjata gas air mata dan meriam air atau water cannon.

"Itu alat khusus dari kepolisian untuk membubarkan massa secara soft," ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Selasa (12/8/2025), dilansir TribunBanyumas.com.

Namun, Artanto tak menyebut jumlah persis kendaraan pembubar massa yang akan diterjunkan.

"Dua alat itu (water cannon dan gas air mata) tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat," jelas Artanto.

Penerjunan personel dengan sejumlah perlengkapan tersebut diklaimnya sebagai bagian dari pencegahan aksi yang berujung kericuhan.

Kepolisian juga akan mewaspadai adanya provokator yang menyusup ke tengah-tengah aksi demonstrasi.

Pembatalan Kenaikan PBB-P2

Setelah mendapat tekanan publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).

"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan," ujarnya, Jumat, seperti diberitakan TribunJateng.com.

Sudewo mengatakan, keputusan ini dia ambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Konsekuensi pembatalan ini adalah, tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti tahun 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.

"Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa," jelas Sudewo.

Alasan Naikkan PBB-P2

Diberitakan TribunJateng.com, kebijakan yang menjadi polemik ini sebelumnya diputuskan dalam rapat intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang dipimpin Bupati Pati, Sudewo, bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

Dalam rapat tersebut, disepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang lebih 250 persen.

Alasan kenaikan tersebut adalah mengingat tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.

Bupati Pati menjelaskan, penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," kata Sudewo.

Ia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar.

Padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar daripada ketiga kabupaten tersebut.

"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," terangnya.

Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," jelas Sudewo.

Sosok Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968.

Sudewo menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993.

Ia kemudian melanjutkan studi magister di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dilansir TribunJateng.com, karier profesionalnya diawali sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993–1994).

Sudewo lalu menjadi pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali.

Sudewo diangkat sebagai PNS tahun 1997 dan sempat bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum memutuskan untuk berwiraswasta.

Sudewo pertama kali masuk dunia politik melalui Partai Demokrat, dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013.

Setelah sempat vakum, Sudewo kembali ke Senayan pada Pemilu 2019 lewat Partai Gerindra.

Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra hingga sekarang.

Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo bersama pasangannya Risma Ardhi Chandra memenangkan kontestasi dan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo Pati 13 Agustus Diikuti 100 Ribu Massa, Koordinator Aksi: Kita Bertahan sampai Sudewo Lengser dan Bupati Pati Sudewo Bantah 'Kabur', Akan Temui Massa Demo 13 Agustus, Didesak Warga agar Mundur