DPRD DKI Jakarta Pangkas Anggaran Program Anies Baswedan, DP 0 Persen, Renovasi Taman Ismail Marzuki
DPRD DKI Jakarta pangkas anggaran program Anies Baswedan, DP 0 persen, renovasi Taman Ismail Marzuki
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - DPRD DKI Jakarta pangkas anggaran program Anies Baswedan, DP 0 persen, renovasi Taman Ismail Marzuki.
Sejumlah anggaran program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipangkas oleh DPRD, diantaranya dana talangan DP 0 persen Rusunami, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
Anies Baswedan pun merespon pemangkasan anggaran di rancangan APBD 2020 DKI Jakarta tersebut dan akan mengomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sejumlah anggaran yang dipangkas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 dibahas kembali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020.
Sejumlah anggaran yang dipangkas yakni dana talangan untuk uang muka pembelian rumah susun sederhana milik atau Rusunami dengan down payment atau DP Rp 0.
Sejumlah anggaran untuk itu dipangkas sebesar Rp 1,5 triliun.
• Unggah Anggaran Lem Aibon Anies Baswedan, Sanksi William Aditya Sarana Ditentukan Anggota Megawati
• Khilafah Islamiyah FPI Disorot eks Kapolri Tito Karnavian, Menag Facrul Razi Bereaksi Soal HTI
• Tugaskan Ahok BTP Jadi Komisaris Utama Pertamina, Presiden Jokowi Kantongi Identitas Mafia Migas
• Habib Rizieq Shihab Pernah Sebut Jokowi Presiden Ilegal, Jadi Penyebab Sulitnya Izin FPI Terbit?
DPRD juga memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Kemudian subsidi atau public service obligation (PSO) untuk tarif Transjakarta juga dipangkas Rp 1,1 triliun.
"Masih ada pembahasan, belum sampai RAPBD, nanti kami lihat lagi.
Tunggu sampai RAPBD," ucap Anies Baswedan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Menurut Anies semua PMD untuk BUMD yang dipotong akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama legislatif.
"Semuanya saya evaluasi," ujarnya singkat.
Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun.
KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI Jakarta.
