Bupati Ingin Semua Wilayah Penajam Masuk Ibu Kota Baru tak Ada Pemekaran, Tangkal Konflik Sosial

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud atau yang biasa disapa AGM inginkan wilayahnya di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masuk dalam kawasan ibu kota baru. 

Kepada Tribunkaltim.co, Bupati Penajam usulkan tidak perlu ada lagi pemekaran daerah jadi ibu kota baru. 

Daerah Penajam Paser Utara sebaiknya masukan saja dalam satu kawasan ibu kota baru negara Indonesia. 

Menurut Bupati ada hal yang bisa bermanfaat dengan adanya penetapan Penajam Paser Utara masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara Indonesia. 

Rencana pemindahan ibu kota baru terus dibahas. Rencana ibu kota baru berada di Kalimantan Timur bagian Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kali ini Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ( AGM ) mengusulkan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala BPN RI Sofyan Djalil.

Untuk memasukkan seluruh wilayah Penajam Paser Utara ke dalam kawasan ibu kota baru atau Ibu Kota Negara ( IKN ) Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan AGM kepada awak media usai melantik Kades Binuang dan Sukaraja di Kantor Bupati Penajam Paser Utara. Kamis, (6/2/2020).

Dikatakan AGM, dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan Menteri ATR/BPN RI.

Dan menjelaskan bahwa hampir sebagian wilayah Penajam Paser Utara masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara.

Baca Juga:

• Sesumbar Gubernur Kaltim Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

• Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kaltim

• Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kaltim

• Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Negara, Permintaan Properti Ternyata Belum Signifikan

Bahkan ia juga menekankan pada Menteri ATR/BPN agar tidak menjadi konflik sosial.

Maka dirinya berinisiasi untuk menyerahkan seluruh wilayah Penajam Paser Utara.

Agar masuk ke dalam kawasan Ibu Kota Negara.

“Jadi gak perlu ada pemekaran baru lagi, karena akan bisa menjadi konflik sosial, kemudian menjadi perdebatan masyarakat terkait tapal batas wilayah,” ujarnya.