Rapat Kabinet Cekcok, Janji Anies Dibongkar dan Duduk Perkara Carut Marut Bansos Jakarta Dibeberkan

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah menteri di kabinet pemeritahan Jokowi terlibat cekcok dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat terbatas bersama Jokowi lewat online.

Keributan itu bermula dari persoalan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

• PSBB Surabaya Tak Mampu Tekan covid-19 di Jatim, Presiden Jokowi Kirim 3 Jenderal ke Wilayah Risma

• covid-19 di Indonesia Bersumber darimana? Ditelusuri, Peneliti Sebut Semua Sampel Berasal dari China

• Peneliti covid-19 asal China Tewas Ditembak di Amerika Serikat, Punya Temuan Penting Virus Corona

• Berdamai dengan covid-19, Pakar Ini Berani Sebut Pemerintah Jokowi Tak Konsisten Lawan Virus Corona

Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.

Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula?

Pembagian bansos DKI dan pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI.