Virus Corona

Sandiaga Uno Kecam Ancaman Cabut Izin Perusahaan saat PSBB Jakarta, Sindir Jajaran Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno kecam ancaman cabut izin perusahaan saat PSBB Jakarta, sindir koordinasi jajaran Anies Baswedan

Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Kolase TribunKaltim.co / Tribunnews
Sandiaga Uno kecam ancaman cabut izin perusahaan saat PSBB Jakarta, sindir jajaran Anies Baswedan 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno kecam ancaman cabut izin perusahaan saat PSBB Jakarta, sindir koordinasi jajaran Anies Baswedan.

Belakangan ini mencuat ancaman cabut izin Perushaan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).

Ancaman pencabutan izin perusahaan ini paling lantang disuarakan pada PSBB Jakarta.

Bahkan jajaran Anies Baswedan mengancam cabut izin 200 perusahaan yang langgar PSBB.

Terkait hal tersebut, Sandiaga Uno angkat bicara.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam acara Hot Indonesia di TvOne, Minggu (10/5/2020).

Dipersoalkan Anies Baswedan, Anak Buah Sri Mulyani Buka Suara Jelaskan Dana Bagi Hasil DKI Jakarta

Hemat Anggaran DKI Jakarta, Anies Baswedan Sampai Harus Pakai Cara Ini Selama PSBB

Diremehkan Tak Punya Uang Biayai Bansos Jakarta, Anies Baswedan Beber Siap Anggaran Super Jumbo

Diketahui saat ini DKI Jakarta tengah menjalankan PSBB untuk menghambat penyebaran Virus Corona ( covid-19 ).

Mulanya presenter Dalton Tanonaka menyebutkan akan ada pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar PSBB.

" Jakarta menyatakan pekan ini akan mencabut izin usaha bagi 200 perusahaan yang mengabaikan perintah penutupan selama Virus Corona," papar Dalton Tanonaka.

Usaha yang tetap aman menjalankan operasionalnya adalah yang termasuk dalam bisnis utama seperti bank, pusat perbelanjaan, dan media massa.

Aturan tersebut diluncurkan untuk mencegah penularan covid-19.

"Pelanggar juga dikenakan denda dan masa tahanan penjara," kata Dalton.

"Kebijakan ini melibatkan lebih dari 200 perusahaan dengan 10 ribu pekerja di seluruh ibu kota," tambahnya.

Dalton berpendapat aturan tersebut dapat berakibat buruk bagi pekerja dan perusahaan yang tengah mengalami krisis ekonomi.

"Saya rasa, hukuman ini terlalu kejam.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved