Virus Corona
Belum Dapat Bantuan Sembako/PKH? Jangan Khawatir Warga Miskin Belum Terdata akan Dimasukkan ke DTKS
Warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan Program Sembako.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Belum dapat bantuan sembako atau program PKH? Jangan khawatir karena warga miskin yang belum terdata akan dimasukkan ke DTKS.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy.
Muhadjir Effendy mengungkapkan masih ada warga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ).
Warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan Program Sembako.
• Anjuran dari BPOM saat Membeli Makanan Jadi di Warung Untuk Menghindari Tertular Virus Corona
• Peserta SKB CPNS Sudah Bisa Siap-siap, BKN Beri Sinyal Sebentar Lagi Digelar, Simak Imbauan Terbaru
• Menolak Dikarantina, Ini Detik-detik Pasien Covid-19 Kejar dan Peluk Warga yang Rekam Penjemputan
• Episode Terakhir Drama Korea The World of The Married, Ending Episode 16? Beredar Spoiler di Medsos
Muhadjir Effendy mengatakan warga tersebut akan dimasukkan ke DTKS.
"Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah covid-19 selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).
Sementara untuk warga yang tergolong sudah mampu tetapi masih terdata di DTKS, Muhadjir meminta mereka agar dikeluarkan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai momen ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan data DTKS.
"Sebaliknya, untuk mereka yang sudah mampu, walaupun sudah ada di DTKS, sebaiknya dikeluarkan, diganti dengan yang sangat membutuhkan.
Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial," ucap Muhadjir Effendy.
Pemerintah membuat kebijakan data penerima bantuan akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan.
"Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima. Sehingga kalau ada Kepala Desa yang mau main-main tidak akan bisa," pungkas Muhadjir.
Awasi Distribusi Bantuan Sosial Dampak Covid-19, Polresta Balikpapan Kerahkan Tim Siber Pungli
Distribusi bantuan sosial kemanusiaan terkait dampak covid-19 saat ini di Kota Balikpapan Kalimantan Timur terus bergulir.
