Di Mata Najwa, Erick Thohir Blak-blakan Jawab soal Rangkap Jabatan dan Orang Titipan Partai di BUMN

TRIBUNKALTIM.CO - Sempat ramai jadi bahan pembahasan di media, akhirnya di Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan menjawab soal rangkap jabatan dan orang titipan partai di BUMN. 

Erick Thohir memberi tanggapan atas sejumlah kritikan terkait pengisian dan rangkap jabatan Komisaris di BUMN tersebut dalam program Mata Najwa.

Tak hanya soal rangkap jabatan, Erick juga angkat bicara soal orang-orang titipan partai di BUMN. 

• Di Mata Najwa Dahlan Iskan Bikin Erick Thohir Tak Berkutik, Tak Bisa Dilawan, Bos BUMN Punya 3 Modal

• Kabar Gembira di Mata Najwa, Erick Thohir Bocorkan Jadwal Karyawan Swasta Dapat Bansos Pemerintah

• Terkuak di Mata Najwa, Nadiem Rupanya Punya Kabar Gembira untuk Guru Honorer, Kini Tergantung Kepsek

• Mata Najwa Malam Ini Najwa Shihab Soroti Kontroversi Menteri Jokowi, Nadiem Makarim dan Erick Thohir

Soal rangkap jabatan Komisaris di BUMN, Erick Thohir mengatakan hal itu sudah terjadi sejak dulu.

Jika ingin dikoreksi, maka harus dilakukan secara menyeluruh.

"Rangkap jabatan (Komisaris) ini jangan seakan-akan pada zaman sekarang, tetapi sudah terjadi berapa puluh tahun lalu."

"Jadi, kalau ada kritik-kritik seperti itu, rangkap jabatan, kalau mau dikoreksi ya harus menyeluruh," kata Erick dalam program Mata Najwa, Rabu (5/8/2020) malam sebagaimana dikutip dari Youtube Mata Najwa.

Di sisi lain, Erick Thohir meminta BUMN tidak disamakan dengan perusahaan swasta pada umumnya.

Hal ini karena di BUMN, ada penugasan negara yang memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Kalau kita lihat juga, jangan lupa, BUMN itu punya keunikan di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya Pelindo banyak sekali penugasan negara yang harus kita lakukan untuk menjaga suplai dan demand-nya.

Nah di situlah kenapa banyak hubungan erat dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Itu hal-hal yang memang sudah terjadi. Tapi apakah semua perwakilannya dari Kementerian Perhubungan? Tidak. Banyak juga orang profesional," beber Erick.

Najwa Shihab yang belum puas dengan jawaban Erick, kemudian bertanya mengapa Erick tidak memutus 'tradisi' rangkap jabatan yang terjadi sudah lama tersebut.

Menjawab hal itu, Erick tidak menjawab lugas.

Ia menyatakan rangkap jabatan tidak menjadi soal asalkan orangnya memiliki kecakapan (capable).

"Komponen yang kita lakukan kan balance, kalau kita bicara perusahaan publik itu udah jelas, kita ada peraturan internal BUMN ada juga peraturan sebagai perusahan publik."