Pemerintah Tunda Pilkades Tapi Pilkada Lanjut, Rocky Gerung Bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah Menolak

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah tunda Pilkades tapi Pilkada lanjut, Rocky Gerung bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah menolak.

Meski menuai polemik, Pemerintah tetap menggelar pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.

Namun, di lain pihak, Pemerintah menunda Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.

Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran dengan keputusan Pemerintah yang menunda Pilkades namun melanjutkan Pilkada di masa pandemi Virus Corona.

Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memastikan bahwa gelaran Pilkada Serentak tahun ini tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

Padahal di satu sisi, banyak pihak yang menolak atau menyarankan supaya Pilkada Serentak 2020 bisa ditunda.

• Siap-Siap Resesi, Sri Mulyani Beber Kuartal III Ekonomi Kontraksi 2,9 Persen, Ada Bocoran Kuartal IV

• Masih Ada Kesempatan Dapat Banpres Produktif Rp 2,4 juta untuk UMKM, Lokasi dan Syarat Pendaftaran

• 4,2 Juta GAGAL! UPDATE Pengumuman Prakerja Gelombang 9 di www.prakerja.go.id, Instentif Rp 3,5 Juta

• TERJAWAB Kapan Pengumuman Prakerja Gelombang 9, Login www.prakerja.go.id, Info Prakerja Gelombang 10

Di antaranya disuarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU), Muhammadiyah, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mereka kompak memiliki alasan karena dapat mengundang kerumunan.

Khususnya pada saat kegiatan kampanye, sehingga meningkatkan risiko penularan covid-19.

Pengamat Politik Rocky Gerung lantas memberikan pandangannya.

Menurut Rocky Gerung, yang harusnya ditunda bukanlah Pilkades, melainkan Pilkudu.

Dirinya menyebutnya sebagai Pemilihan Kepala Dungu.

"Ya mustinya yang ditunda itu Pilkudu, Pemilihan Kepala Du***," ujar Rocky Gerung.

"Tetapi rupanya itu enggak ditunda juga."

Rocky Gerung mengaku tidak bisa memahami jalan pemikiran dari pemerintah yang justru tetap menggelar Pilkada 2020.