Baca tanpa iklan
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.
Saat Gatot Nurmantyo hendak diganti, saat itu Presiden telah melayangkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan pengangkatan panglima baru, Presiden pun memberikan sejumlah alasan.
Namun, semuanya bersifat normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi," ucapnya dalam diskusi daring bertajuk 'Mantan Panglima, Maumu Apa?', Minggu (27/9/2020).
Kendati demikian politikus PKB itu menduga bahwa Gatot Nurmantyo tengah melakukan manuver politik lewat pernyataannya.
Manuver itu diduga berkaitan erat dengan rencananya pada Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Balai Karantina Pertanian Tarakan Awasi Perlakuan Kayu Tujuan New Zealand
Baca juga: Jadwal Liga 1 2020, Live Indosiar, Ada Madura United vs Borneo FC, Barito Putera vs Persebaya
Baca juga: Kebakaran di Selumit Tarakan, Komputer 30 Unit Ikut Terbakar, Satu Korban Akui Rugi Rp 700 Juta
Baca juga: Hari Pertama Jadi Plt Bupati Kutim, Jauhar Kumpulkan Pejabat SKPD
"Pernyataan Pak Gatot Nurmantyo itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya, karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film," ujarnya.
"Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot Nurmantyo ini juga pengen jadi presiden, nggak ada masalah, karena beliau kan mantan panglima," imbuh Jazilul.
Namun, Wakil Ketua MPR itu mengingatkan, peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan.
Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terjadi atas nama aliran apapun pada masa yang akan datang. (*)