Baca tanpa iklan
"Jangan jadikan alasan resesi global 2023 untuk melakukan PHK besar-besaran. Tolak PHK besar-besaran di tengah ancaman," ujar Said Iqbal.
Iqbal juga meminta para menteri untuk tidak melakukan provokasi dengan kalimat-kalimat ancaman.
Menurutnya, sudah menjadi tugas para menteri untuk menjamin kehidupan rakyat, seperti jaminan sosial dan jaminan kesehatan.
"Bukan tugasmu memprovokasi bahwa rakyat bersiap-siap menghadapi resesi, kamu yang harus bersiap-siap. Kamu siap miskin atau tidak.
Kami rakyat sudah miskin. Tidak perlu ucapan-ucapan provokasi," lanjutnya.
Ia pun lebih setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan bertahan di tengah resesi global dan terhindar dari 28 negara yang akan dibantu oleh International Monetary Fund (IMF).
"Kami lebih setuju dengan Presiden Jokowi yang mengatakan kita mungkin akan terhindar dari 28 negara yang menjadi kemungkinan pasiennya IMF," tutur Iqbal.
Selain menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tengah ancaman resesi global pada tahun 2023, ada beberapa tuntutan yang dibawa pada aksi kali ini.
Kedua, buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketiga, menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Keempat, meminta pemerintah menaikkan upah di tahun 2023 sebesar 13 persen.
Kelima, wujudkan reforma agraria.
Kemudian, mendesak pemerintah sahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Baca juga: Harga BBM Naik tapi Tak Diimbangi Kenaikan Gaji Buruh, FHUKATAN Paser Sebut Perusahaan Tutup Mata
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.