Baca tanpa iklan
Dia pendukung pemerintah, jadi kalau dia gabung judulnya di Perubahan kan agak susah lah," kata Hasan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).
Ia pun mengungkit jabatan Airlangga di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin yaitu Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.
Baca juga: Ridwan Kamil Congkel Elektabilitas Partai Golkar, Kader Percaya Kans Menang Pemilu 2024 Tinggi
Jabatan tersebut dinilai semakin tak mungkin membuat Golkar mengambil pilihan yang beresiko dengan bergabung ke Koalisi Perubahan.
"Enggak mungkin lah. Menteri koordinator kemudian bergabung ke koalisi perubahan, itu kan namanya makan kepala sendiri kan," ujarnya.
Sementara itu, Partai Nasdem dimungkinkan merapat ke KIB. Bukan tanpa sebab, karakter partai pendukung pemerintah juga merupakan karakter Nasdem.
"Nasdem itu sebenarnya karakternya establishment, bukan perubahan. Jadi kalau yang karakter establishment itu menurut saya lebih mungkin Nasdem yang bergabung ke KIB karena sama sama establishment, bukan perubahan," nilai Hasan.
Lebih jauh, Hasan menambahkan, Surya Paloh juga merasa nyaman ketika berada di DPP Golkar.
Apalagi, Surya Paloh menyebut bahwa Golkar adalah prioritas yang disambangi.
Surya Paloh sebelumnya lama terjun di dunia politik bersama partai pohon beringin itu, sebelum akhirnya memilih keluar dan mendirikan Nasdem.
"Nasdem ini kan alumni Golkar juga jadi ya sama-sama establishment nih paradigmanya establishment. Bukan perubahan," kata Hasan.
Sebaliknya, apabila Golkar merapat ke Koalisi Perubahan akan terkesan aneh.
Sebab, Golkar saat ini masih berada dalam pemerintahan Jokowi yang menginginkan keberlanjutan, bukan perubahan.
"Itu paradigma itu kuat, jadi paradigma karya dan kekaryaan itu di Golkar kuat.
Jadi enggak mungkin mereka bergabung dengan koalisi yang namanya perubahan," tutur Hasan.
Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh beserta jajaran elite Nasdem menyambangi Partai Golkar di Kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat Rabu kemarin.