Progres Terbaru Revisi UU IKN Nusantara di DPR, September Diserahkan ke Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - DPR telah menerima surat presiden atau surpres mengenai revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.

Diketahui, saat ini pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sedang dikerjakan sangat massif.

Setelah menerima surpres, DPR akan segera membahas revisi UU tersebut.

Dilansir dari Kontan, Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul mengatakan, surpres revisi UU IKN diterima DPR pada saat menjelang masa reses.

Sebab itu, pembahasan revisi UU IKN rencananya dijadwalkan setelah 16 Agustus 2023.

Baca juga: Pemerintah Revisi UU No 3 Tahun 2022, Luas IKN Nusantara Jadi Berkurang 4 Ribu Ha

“Nanti setelah tanggal 16 Agustus ini, maka akan (ada) dua tahap pembicaraan.

Pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II,” ucap Samsul dalam Konsultasi Publik Rancangan UU Perubahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN dipantau dari Youtube Bappenas RI, Jumat (4/8).

Samsul mengatakan, dalam proses pembicaraan tingkat I akan berisi pengantar menteri, DPD, dan juga dari fraksi-fraksi di DPR.

Setelah penyampaikan pengantar pada rapat kerja, maka dilanjutkan dengan pembahasan revisi UU IKN.

Samsul menyebut, revisi UU IKN akan dilakukan Komisi II DPR bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait.

Menurut Samsul, sebagian besar fraksi-fraksi di DPR mendukung revisi UU IKN untuk dapat segera diselesaikan.

Ia menilai, adanya perbedaan pendapat dalam membahasa dan menyetujui revisi UU IKN merupakan hal biasa yang juga terjadi dalam pembahasan setiap undang-undang.

“Yang penting pada saat pengambilan keputusan rapat paripuna mengatakan, sah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Samsul.

Selanjutnya, dari sisi waktu, DPR berharap pada bulan agustus sudah mulai pembicaraan tingkat I di Komisi II DPR yang juga dihadiri pihak pemerintah.

Ia mengatakan, pada saat rapat kerja juga akan ada konsultasi publik dan mendengar masukan masukan dari stakeholder dan para pakar.