Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - PDIP angkat bicara soal isu Golkar dan PAN dukung Prabowo Subianto atas cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Isu bergabungnya Golkar dan PAN dukung Prabowo Subianto karena cawe-cawe Jokowi makin santer.
Meski kemudian Gerindra, PAN dan Golkar serta Jokowi pun sudah membantah hal itu, namun isu tersebut tetap mengemukaka.
Kini PDIP angkat bicara terkait isu itu.
DPP PDIP merespons adanya isu Partai Golkar dan PAN mendukung pencapresan Prabowo Subianto, atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Campur Tangan Jokowi di Balik Bergabungnya PAN - Golkar ke Gerindra - PKB, Reaksi Prabowo dan Ganjar
Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada pihak terkait.
Namun bagi PDIP, lanjut Basarah, Ketum PDIP Megawati Soekranoputri memegang kedaulatan partai politik.
"Kalau bagi kami PDIP, Ibu Mega sangat memegang teguh kedaulatan parpol yang dipimpinnya. Karena memang Bu Mega sangat konstitusional sekali orangnya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Untuk diketahui, Golkar dan PAN akhirnya mengambil sikap mendukung Prabowo di pilpres 2024.
Golkar dan PAN bergabung dengan poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Partai Gerindra dan PKB.
"Saya kira semua pihak termasuk pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang ikut menyetujui AD/ART PDI Perjuangan di setiap kongres, tahu persis bahwa kedaulatan parpol menentukan capres cawapres selain dijamin oleh konstitusi, juga dijamin oleh AD/ART masing-masing parpol," tandasnya.
Baca juga: Posting Foto Prabowo Tertidur, Denny Siregar dan Ruhut Sitompul Dituding Sebar Hoaks
Jokowi Membantah Beri Perintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dua partai koalisi pemerintah yakni Golkar dan PAN yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Menurut Presiden urusan koalisi dan dukungan Capres-Cawapres merupakan ranah partai politik.
"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai," katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/8/2023).