Di sisi lain, jika PDIP memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDIP di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDIP di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDIP memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Baca juga: Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Belum Bisa Tandingi Capres Terkuat Prabowo-Gibran Versi Survei LSI

Jika hal itu terjadi, posisi PDIP secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDIP dan kader-kader PDIP sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.

PDIP dianggap memahami posisi Gibran yang merupakan salah satu kader mereka kuat secara politik.

Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo didukung ayahnya, Presiden Joko Widodo, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Sedangkan PDIP bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Megawati jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Bahkan dia mengancam akan kader yang bermanuver di luar ketetapan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres.

Pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Sedangkan bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023) lalu.

Baca juga: Hasil Survei Litbang Kompas Soal Politik Dinasti, Terlihat Sejak Gibran Maju Jadi Walikota Solo

Hasil Survei Litbang Kompas