Isu soal politik dinasti mencuat di Pilpres 2024.

Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran capres cawapres.

Yakni, bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti.

Dikutip dari survei tersebut, Senin (23/10/2023), sebanyak 60,7 persen menyatakan "ya" ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.

Sementara itu, 24,7 persen lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6 persen responden menyatakan tidak tahu.

"Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik.

Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat," kata peniliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin.

Kendati begitu, sebagian besar responden juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain.

Sebanyak 47,2 persen menyatakan demikian, sedangkan 41,9 persen menyatakan sebaliknya.

Sementara 10,9 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

Menurut Yohan, praktik politik dinasti sudah terlihat ketika Gibran dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution berlaga di pemilihan kepala daerah Kota Solo dan Kota Medan pada tahun 2020.

Baca juga: Profil Amran Sulaiman yang Bakal DIlantik Jokowi sebagai Mentan Hari Ini Gantikan SYL, Daftar Harta

Namun, isu itu belum begitu muncul karena keduanya dipilih melalui kompetisi langsung.