Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi jelaskan IKN Nusantara sudah ada Undang-Undang (UU).
Benarkah Jokowi legowo IKN Nusantara ditolak PKS dan Anies-Cak Imin.
Ya, Presiden Jokowi akhirnya merespon penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara.
Baca juga: Pj Gubernur Soal Kuota BBM di Kaltim, Pertamina Harus Hitung Ulang Karena Ada Proyek IKN Nusantara
Baca juga: Upaya Pemprov Pangkas Jarak Tempuh Kalimantan Selatan-IKN Nusantara
Baca juga: Masterplan IKN Nusantara Tarik Minat Korea Selatan, KOICA Terkesima: Tak Hanya Sebatas Gedung Fisik
Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Jokowi menargetkan IKN menjadi ibu kota pengganti Jakarta pada 2024 mendatang.
Sementara, PKS ingin menggagalkan rencana tersebut dan berupaya agar ibu kota Indonesia tetap di Jakarta.
Menurut Jokowi, menyampaikan opini soal hal itu boleh-boleh saja.
Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022.
"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan.
Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (29/11/2023).
Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur bertujuan mengalihkan konsep Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.
Sebab saat ini 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.
"Sehingga kita ingin Indonesia-sentris.
(Agar) Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi.
Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
Yang kita harapkan itu," kata Jokowi.
"Juga penduduk, populasi indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa.
Terus (penduduk) yang 17.000 (pulau) yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," tuturnya.
Baca juga: Akhirnya Jokowi Jawab Langsung Kritik Anies Baswedan dan PKS Soal IKN Nusantara, Indonesia-Sentris
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggarisbawahi pembangunan IKN di luar pulau Jawa bertujuan melakukan pemerataan secara keseluruhan.
Namun, Jokowi mengakui pembangunan perlu waktu panjang.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," tambahnya.
Respon Pengusaha
Kalangan pengusaha akhirnya bereaksi soal kritik IKN yang dilontarkan PKS dan Anies Baswedan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan, para pengusaha enggan mendengarkan pernyataan partai terkait pemindahan IKN yang disebut tidak akan dilanjutkan jika Capres Anies Baswedan menang Pemilu 2024.
Hal tersebut menyikapi seruan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.
"Saya enggak mau dengar statement individual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut.
Kalau misalnya dia menang jadi presiden apakah betul begitu," kata Shinta kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Digital Summit 2023, di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Baca juga: OIKN Ajak Amerika Serikat untuk Berinvestasi di IKN Nusantara
Menurut Shinta, setiap partai tentunya memiliki pandangan yang berbeda.
Bahkan pernyataan dari petinggi partai itu tentu saja memiliki alasan tersendiri.
"Tidak bisa hanya mendengar dari masing-masing partai saja kan itu sulit, karena punya pandangan yang berbeda, pastikan mereka mempunyai alasan masing-masing," jelasnya.
Shinta bilang, untuk saat ini peran pengusaha dalam hal ini Apindo adalah meyakinkan para investor yang akan berinvestasi di IKN.
Bahkan dia juga memastikan bahwa proyek pembangunan IKN ini akan terus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
"Jadi salah satu tugas kita adalah memastikan bahwa IKN ini akan tetap terus bergulir dan memang menurut kami kan kita ada dasar hukumnya, Indonesia negara hukum.
Kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah, seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," papar dia.
Baca juga: Reaksi Pengusaha soal Kritik IKN yang Dilontarkan PKS dan Anies Baswedan
Pernyataan PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menegaskan, partainya menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.
"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.
Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Akhirnya Jokowi Jawab Langsung Kritik Anies Baswedan dan PKS Soal IKN Nusantara, Indonesia-Sentris
Kritik Anies Baswedan
Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang diusung PKS, juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.
Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).
"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapi PKS yang Tolak Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: IKN Sudah Ada Undang-Undangnya"